Berita Viral

Sahabat Jokowi Pastikan Gubernur yang Disebut Puan Tak Menghargai adalah Ganjar Pranowo Capres 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani geram bukan main dengan Ganjar Pranowo karena tak mau menyambut dirinya saat kunjungan kerja.

ist
Ganjar Pranowo adalah kader ideologis Bung Karno, sementara Puan Maharani merupakan kader ideologis sekaligus kader Biologis Bung Karno. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani geram bukan main dengan Ganjar Pranowo karena tak mau menyambut dirinya saat kunjungan kerja.

Padahal Puan Maharani adalah orang nomor satu yang dipercaya rakyat Indonesia sebagai Ketua DPR RI.

Seperti diketahui, dalam rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Luwansa Hotel, Manado, Puan sempat menyinggung ada gubernur yang tak menyambut dirinya saat ia berkunjung ke daerah.

Sontak, sosok gubernur yang dimaksud Puan pun menjadi pertanyaan.

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, jika pernyataan Puan ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur yang dimaksud adalah Ganjar.

"Kalau daerahnya (pemilihan) Mbak Puan Dapil V, ya Gubernur Pak Ganjar, apa Khofifah ya tidak mungkinlah," kata Rudy dihubungi Kompas.com, Kamis malam.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan sikap Ganjar yang tak menyambut Puan di Solo, adalah karena kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI.

Sehingga, jelas Rudy, ada protokolernya sendiri.

"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut mesti Mas Ganjar nyambut," terangnya.

"Kok Pak Gubernur tah, saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari."

"Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa. Ketua DPP, kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," sambung dia.

Terkait tak hadirnya Ganjar saat peresmian Pasar Legi, Rudy mengatakan kala itu Ganjar tengah menghadiri acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.

Ia pun meminta agar permasalahan tersebut tak dibesar-besarkan lantaran eksekutif dan legislatif berbeda.

"Menurut saya kayak begitu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena antara eksekutif dan legislatif beda-beda to. Lha kalau presiden hukumnya wajib jemput."

"Tapi, kalau ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput."

"Itu kalau dikabari, kalau tidak dikabari yang dijemput siapa," ungkap dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved