Menteri Presiden Jokowi Dikritik KPAI, Kini Desak Pemerintah Kabulkan Usul Anies Meski Ditolak Luhut

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNSUMSEL.COM, GAMBIR - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upaya terus dilakukan untuk menekan hal ini.

Salah satunya ialah PPKM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tak puas dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudriste) Nadiem Makarim yang hanya mengurangi kapasitas pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi 50 persen di wilayah PPKM Level 2.

Pemerintah pusat pun didesak untuk mengabulkan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta PTM dihentikan sebulan penuh.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, desakan ini disampaikan lantaran penyebaran Covid-19 varian Omicron terus meningkat.

"Saya apresiasi (PTM) dari 100 jadi 50 persen karena ada diskresi, tapi diskresi kepala daerah seharusnya juga dilakukan untuk menyatakan penutupan sekolah yang tatap muka, terutama di Jakarta," ucapnya, Minggu (6/2/2022).

Menurutnya, kebijakan ini perlu diterapkan di Jakarta lantaran penyebaran varian Omicron di ibu kota yang terus meluas dan merata di semua daerah.

Bahkan, kasus aktif Covid-19 di ibu kota per Sabtu (5/2/2022) kemarin sudah mencapai 59.807.

Belum lagi tercatat setidaknya ada 222 kasus Covid-19 yang ditemukan di 99 sekolah di DKI Jakarta.

"Ini menandakan bahwa PTM itu berisiko,  mungkin penularan tidak dari sekolah, tapi anak-anak di luar sekolah kemudian membawanya ke dalam sekolah dan menulari anak lainnya," ujarnya.

Ia pun meminta agar pemerintah pusat tidak mengabaikan keselamatan anak-anak demi menggelar PTM.

"Mempertaruhkan keselamatan anak-anak saya rasa tidak tepat," tuturnya.

Oleh karena itu, Retno mendukung penuh usulan Gubernur Anies Baswedan yang meminta agar PTM dihentikan sementara waktu hingga Maret 2022 mendatang.