Pilpres 2024
Duet Prabowo-Cak Imin di Pilpres Disebut Pengamat Seolah Kawin Paksa : Bakal Tak Laku
Cak Imin sedang tebar pesona agar bisa berpasangan dengan sejumlah kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Cak Imin sedang tebar pesona agar bisa berpasangan dengan sejumlah kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, wacana menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden cenderung dipaksakan.
Khoirul berpandangan, pasangan Prabowo-Muhaimin tidak efektif untuk mengonsolidasikan pemilih karena keduanya memiliki basis pemilih loyal dengan karakteristik berbeda.
"Komposisi Prabowo-Muhaimin ini merupakan ijtihad politik yang hanya menghasilkan 'kawin paksa'," kata Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/2/2022).
Khoirul menuturkan, berkaca dari dua pemilihan umum sebelumnya, basis pemilih loyal Prabowo didominasi mereka yang berasal dari kalangan Islam konservatif.
Sementara, basis pemilih PKB adalah kalangan nahdliyin yang lebih moderat dan terbuka mengekspresikan nasionalisme dalam kerangka pikir keislaman.
"Artinya, meskipun keduanya berdiri di atas basis pemilih loyal dari segmen Islam, namun karakter keislaman pendukung mereka cukup berbeda," kata Khoirul.
Ia menyebutkan, kondisi tersebut dapat menciptakan split ticket voting atau pembelahan arah preferensi politik pemilih partai dengan pilihan capres-cawapres yang didukung partai pilihan mereka.
"Bisa tercipta split ticket voting di mesin partai politik yang menjadi rumah warga nahdliyin. Untuk Pileg bisa saja mereka tetap memilih partai-partai yang menjadi rumah NU, tapi saat pencoblosan Pilpres mereka memilih capres-cawapres justru memilih alternatif calon yang lain," ujar Khoirul.
Kendati demikian, Khoirul mengakui pasangan Prabowo-Muhaimin cukup menjanjikan apabila sekadar untuk maju pada kontestasi pemilihan presiden.
Sebab, perolehan suara Partai Gerindra dan PKB bila digabungkan telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.
