Mahfud MD Angkat Bicara Usai Presiden Jokowi Terbawa Dalam Proyek Satelit Kemhan yang Rugikan Negara

TRIBUNSUMSEL.COM - Sejumlah masalah kerap kali terjadi di Indonesia.

Kali ini, hal tersebut terjadi di Kementerian Pertahanan.

Bahkan, nama presiden Jokowi ikut disebut-sebut dalam kasus ini.

Atas hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menyelamatkan slot Orbit 123 Bujur Timur pada 2015.

Mahfud MD membenarkan hal tersebut terjadi.

Namun menurut Mahfud MD Presiden Jokowi mengarahkan slot orbit tersebut diselamatkan tanpa melanggar aturan.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga membeberkan bahwa Kemhan saat itu melakukan kontrak sewa satelit sebelum adanya perintah dari Jokowi.

Mahfud MD membeberkan bahwa arahan tersebut keluar pada 4 Desember 2015.

Namun Kemhan telah menjalin kontrak dengan perusahaan terkait pada tanggal 1 Desember 2015.

Penyewaan satelit itu lantas menimbulkan masalah di mana Kemhan tetap melakukan penyewaan satelit meski tidak memiliki anggaran.

Dan pada 13 Oktober 2019, Jokowi kembali mengeluarkan surat arahan agar Menko Polhukam saat itu menyelesaikan masalah yang saat itu muncul.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud sempat menanggapi adanya penilaian terhadap dirinya ingin lepas tangan dari kasus tersebut.

Diketahui Mahfud kekinian harus meneruskan arahan Jokowi supaya Indonesia tidak kehilangan Slot Orbit 123 BT.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan, “benar" Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan. Arahan itu disampaikan tgl 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15. Maaf, di postingan twitter saya tadi tertulis arahan Presiden tanggal 1/12/15. Yang benar adalah 4/12/2015.

Pada tanggal 13/10/17, ada lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit.

Jadi yang dilakukan Menko Polhukam sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Slot Orbit yang tersandera oleh kontrak yang bermasalah. Harus berjuang keras untuk menyelamatkan Slot Orbit itu, sebab International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024, tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas. Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu. Kita berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah ini.

Oleh sebab itu, sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko. Justru saya tidak lepas tangan, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI. Mengapa? Ya karena ada arahan dari Presiden agar Slot Orbit tersebut diselamatkan. Kalau saya mau lepas tangan, kan tinggal diam dan membiarkan masalah itu sambil duduk dengan nyaman.

Ingat bahwa Majalah TEMPO edisi 27 Februari 2021 telah menulis laporan panjang tentang ini, tapi Menko Polhukam memilih tidak berkomentar agar tak gaduh, tapi terus berusaha mencari solusi dengan koordinasi dan melakukan pemanggilan-pemanggilan.

Mari kita beri keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menangani ini. Kejaksaan Agung sudah memegang bahan dan melangkah dengan profesional terkait ini. Kita dukung Kejaksaan Agung," tulis Mahfud MD di akun Instagram pribadinya, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Negara Rugi Ratusan Miliar Gegara Proyek Satelit Kemenhan, Ini yang Jadi Masalah

Baca juga: PB HMI Tantang Mahfud MD Soal Adanya Menteri yang Disebut Minta Setoran Hingga Rp 40 Miliar

Diketahui sebelumnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa saat itu Kementrian Pertahanan memutuskan menyewa satelit karena ada unsur kedaruratan.

Hal itu guna mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015.

Menurutnya, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.

Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan (slot) orbit 123 BT, saya lakukan dan berhasil,” kata Ryamizard dikutip Kompas.id pada Selasa (18/1/2022).

“Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara.”

Tercatat, pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 yang ada di slot itu keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Sebagaimana aturan ITU, slot tersebut harus diisi jika tidak mau diberikan ke negara lain.

Selain itu, Ryamizard membeberkan bahwa ada ancaman kedaulatan terhadap negara apabila slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu tak segera diselamatkan, kendati secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai.

Presiden Jokowi, kata Ryamizard, karena itu mengeluarkan diskresi kepadanya untuk menyelamatkan slot orbit tersebut.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ucap Ryamizard.

Lebih lanjut, Ryamizard mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. 

Namun begitu, kata dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

"Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," ujar dia.

Seperti diketahui, penggunaan slot orbit oleh Kemenhan pada 2015 melalui proyek satelit militer Kemenhan menjadi polemik karena membuat negara menelan kerugian besar.

Keputusan pengadilan arbitrase internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan mewajibkan untuk membayar beberapa perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kemenhan dengan nilai Rp 815 miliar.

Adapun permasalahan proyek satelit itu berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) guna membangun Satkomhan.

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

(TribunPalu.com)

Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Jokowi Diseret dalam Proyek Satelit Kemhan, Mahfud MD: Arahan Presiden Tidak Melanggar Aturan.