Berita Nasional

Karantina Mandiri Tak Berlaku Bagi Pejabat yang Pulang dari Plesiran, Mulan Jameela Langgar Aturan

Mulan Jameela anggota DPR RI dari Gerindra sepulang dari liburan dari Turki tak menjalani karantina terpusat.

Grid.ID/Rissa Indrasty
Mulan Jameela saat ditemui di kawasan Pinang Mas, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Mulan Jameela anggota DPR RI dari Gerindra sepulang dari liburan dari Turki tak menjalani karantina terpusat.

Jelas sudah, Mulan Jameela melanggar aturan dan bisa diancam pidana seperti buna berhak bahagia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengurangan masa karantina tak berlaku bagi pejabat yang pulang dari perjalanan non-dinas.

Pejabat yang baru tiba di Tanah Air sekembalinya dari perjalanan luar negeri non-dinas juga tak diizinkan karantina mandiri, tetapi di hotel.

“Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel," kata Wiku melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).

"Rombongan penyerta keperluan dinas wajib melakukan karantina terpusat,” tuturnya.

Dispensasi pengurangan masa karantina diatur dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

SE itu menyebutkan bahwa dispensasi durasi karantina dan/atau pelaksanaan karantina mandiri dapat diberikan ke WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

Wiku mengatakan, dispensasi karantina hanya berlaku individual dan harus diajukan minimal tiga hari sebelum kedatangan di Indonesia.

Permohonan dispensasi ditujukan ke Satgas Penanganan Covid-19 dan berdasarkan evaluasi kementerian/lembaga terkait.

Wiku mengaku, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap WNI yang menjalani karantina mandiri.

“Kami memberikan sejumlah syarat yang ketat seperti kewajiban pelaporan hasil RT-PCR pada hari kesembilan karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina," kata dia.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved