Berita Kesehatan
4 Kabupaten di Sumsel Akan Dapat Bantuan USG, Ibu Hamil Periksa di Puskesmas Ditanggung BPJS
Pada 2022, sebanyak 4.180 puskesmas lain akan mendapatkan USG dan diharapkan pada 2023 sebanyak 10.205 puskesmas sudah memiliki layanan pemeriksaan
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Wawan Perdana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) akan mengirimkan 4.180 USG ke seluruh Puskesmas di Indonesia di tahun 2022.
Ini adalah upaya pemerintah meningkatkan deteksi dini gangguan pada ibu hamil melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG di seluruh Puskesmas.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dr Lisa Marniyati menjelaskan, pada tahun 2022 akan ada 114 Kabupaten/kota yang lokus (yang menjadi prioritas) penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia.
Menurutnya, itu program kerja Kemenkes RI yang disalurkan berdasarkan usulan Kabupaten/Kota melalui dana DAK fisik untuk penurunan AKI dan AKB.
"Untuk di Sumsel yang bakal mendapat USG tersebut ada empat kabupaten yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Musi Rawas Utara (Muratara)," katanya.
Menurut Lisa, untuk total jumlah belum diketahui secara pasti berapa banyak. Karena memang masih dalam proses.
Periksa di Puskesmas Ditanggung BPJS
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Kamis (25/11/2021), mengatakan, upaya yang maksimal harus dilakukan untuk menekan angka kematian ibu hamil di Indonesia.
Karena itu, strategi yang tepat perlu dijalankan, antara lain, dengan memperluas upaya penapisan layak hamil pada ibu dan pemantauan kesehatan secara berkala selama masa kehamilan.
”Dari identifikasi yang dilakukan, ternyata kematian terbesar (pada ibu hamil) terjadi justru di rumah sakit, yakni 74 persen. Artinya, rujukan ke rumah sakit untuk persalinan yang seharusnya sudah dilakukan sejak dini menjadi terlambat,” katanya.
Menurut Survei Penduduk Antarsensus 2015, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 kasus per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara setelah Laos.
Angka tersebut jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 yang harus dicapai sebesar 183 kasus per 100.000 kelahiran hidup.
Dante mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia.
Strategi tersebut, antara lain, menambah fasilitas layanan pemeriksaan kehamilan dari yang sebelumnya hanya empat kali menjadi enam kali pertemuan.
