Breaking News:

Berita Pemprov Sumsel

Herman Deru Komitmen Berantas Narkoba, Korupsi dan Terorisme di Sumsel

Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan dibutuhkan sinergi semua pihak dalam memberantas narkoba, korupsi dan terorisme di Indonesia

Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri secara virtual diskusi panel yang diselenggarakan atas kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tuan rumah Provinsi Bali, Rabu (24/11) pagi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru secara virtual hadir di Command Center, Rabu (24/11) pagi mengukuti diskusi panel yang diselenggarakan atas kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tuan rumah Provinsi Bali.

Terkait dengan diskusi panel yang mengusung tema “Sinergi Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan Terorisme Untuk Pembangunan Sumber Daya” tersebut Gubernur H Herman Deru menyambut baik, sebab lanjut dia dibutuhkan adanya sinergi semua pihak dalam memberantas narkoba, korupsi dan terorisme di Indonesia.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba, korupsi dan terorisme. Terutama di wilayah Sumsel yang status kondusif dan zero konflik. Tentu kita sambut baik kegiatan seperti ini," ucap Herman Deru secara singkat.

Kepala BNN RI, Dr. Petrus R Golose dalam orasinya mengatakan Indonesia merupakan pasar potensial peredaran gelap narkoba karena prevalensi penyalah guna narkoba yang mencapai 1.8 persen atau setara dengan 3.4 juta orang.

“Delapan puluh persen narkoba masuk melewati jalur laut yang sulit untuk dideteksi karena radar yang mereka pakai di matikan,” ujar mantan Kapolda Bali ini.

Sementara itu Ancaman Narkotika Jenis Baru atau New Psychoactive Substances (NPS) setiap saat bertambah jumlahnya. Dampaknya sangat berbahaya dan sulit untuk di deteksi.

“Kedepan akan diatur korban penyalahguna narkoba tidak dimasukan kedalam Lembaga Pemasyarakat (LP) melainkan akan di rehabilitasi,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Drs Firli Bahuri, mengatakan persoalan mendasar bangsa ini adalah penyalahgunaan narkoba, terorisme dan korupsi.

Institusi yang lahir pasca reformasi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjaga bangsa ini dari tiga kejahatan tersebut diatas ujar ketua KPK memulai pidatonya.

“Masalah Penyalahgunaan narkoba, terorisme dan korusi ini harus diselesai secara bersama-sama,” ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved