Anda Terdaftar Tapi Belum Ada Kiriman BSU yang Masuk? Mungkin Rekening Anda Mengalami Hal Berikut

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Anda Terdaftar Tapi Belum Ada Kiriman BSU yang Masuk? Mungkin Rekening Anda Mengalami Hal Berikut.

Bantuan Subsidi Upah merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi para pekerja dan buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

Besaran bantuan subsidi gaji ialah senilai Rp.500.000,-

BSU idisalurkan untuk dua bulan, yang akan diberikan secara sekaligus dan disalurkan melalui rekening bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN).

Di beberapa kondisi ada peserta yang terdaftar namun belum ada kiriman yang masuk ke rekeninnya.

Karena hal tersebut berikut beberapa penyebab dan kendala penyaluran BSU yang mungkin menjadi penyebab anda belum menerima kirimannya:

Kemnaker menyalurkan BSU Tahun 2021 ke rekening penerima melalui bank penyalur.

Dalam hal calon penerima BSU Tahun 2021 tidak menerima penyaluran bantuan,  dapat dimungkinkan karena beberapa hal berikut:

Terdaftar Tapi Belum Ada Kiriman BSU yang Masuk

• Rekening duplikasi
• Rekening tutup
• Rekening pasif
• Rekening tidak valid
• Rekening dibekukan
• Rekening tidak sesuai dengan NIK, atau
• Rekening tidak terdaftar;

Dilansir dari tribunnews.com, berdasarkan informasi yang diterima oleh reporter Tribunnews, pencairan dana BSU dapat dilakukan paling lambat hingga 15 Desember 2021.

Cek BLT Subsidi Gaji:

1. Login bsu.kemnaker.go.id

• Cek laman bsu.kemnaker.go.id;
• Daftar Akun;
• Kemudian login ke akun Anda;
• Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi;
• Cek Pemberitahuan.

Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.

Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.