PDIP dan Demokrat Saling Serang Soal Politik Bansos di Era SBY dan Kasus Korupsi Bansos Juliari

"Jadi tuduhan Hasto sama sekali bertentangan dengan kenyataan," katanya.

Kamhar menduga pernyataan Hasto ini hanya untuk menutup-nutupi ketidak mampuan negara saat ini untuk hadir dan memberikan bantuan meringankan beban penderitaan rakyat.

"Di masa pandemi Covid-19 ini justru rakyat lagi butuh-butuhnya kebijakan populis negara," katanya.

Baca juga: PDIP Kritik SBY Soal Politik Bansos di Pemilu 2009 yang Gunakan APBN, Bebani Keuangan Negara

Baca juga: PDIP Angkat Bicara Usai Bermunculan Relawan Puan Maharani For Presiden 2024

Dijelaskan Kamhar rasa keadilan publik justru terpukul oleh ulah Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP yang tersandung korupsi Bansos.

"Ini kejahatan luar biasa.  Jadi perbandingan yang tepat jika disandingkan bahwa di zaman SBY dan Partai Demokrat Bansos dibagikan untuk rakyat sementara di zaman partainya Hasto berkuasa, Bansos diduga dikorupsi," kata Kamhar.

Menurut Kamhar, karena tak mampu menyiapkan bansos yang memadai di kala rakyat sedang kesusahan, kemudian menyalahkan pemerintahan SBY yang cakap dalam mengelola keuangan negara dan ekonomi yang memberi Bansos dengan nilai triliunan termasuk dalam bentuk tunai untuk rakyat bangsa sendiri.

Pernyataan Hasto Sebelumnya

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) . 

Kali ini, Hasto menyinggung SBY yang menggunakan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009, silam. 

Bahkan, Hasto menyebut jika bansos itu menggunakan biaya APBN. Sehingga membebani keuangan negara.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik Minimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (1/11/2021).

"Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos," kata Hasto.

Hasto menyebut, bahwa politik bansos ini sangat membebani keuangan negara.

Hasto juga mengkutip pernyataan salah satu peneliti luar negeri yakni Marcus Mietzner.

Dimana, dalam penelitiannya, SBY diduga membelanjakan uang sebesar 2 miliar US dollar untuk politik populism.