Jelang Pilpres 2024
Fokus Menangkan Pemilu 2024, PDIP Bicara Tentang Isu Capres yang Jadi Perbincangan
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra-rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan Pemilu.
"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," ujar Rachmat.
"Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," lanjut Rachmat.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Prarakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.
Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.
Soal Capres-Cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.
"Bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan.
Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono menekankan bagi kader PDIP Jabar, soal Capres-Cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.
Justru Hal-Hal yang disebut terakhir lah yang lebih krusial dilakukan.
Semua pihak juga harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Sehingga, PDIP akan selalu belajar dari pengalaman.
Dalam konteks dengan pengalaman pada 2014, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden 6 bulan sebelum pemilihan.
Tak seperti saat ini dimana sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon.
"Kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," kata Ono.