Breaking News:

Berita Polres OKU Selatan

Polres OKU Selatan Sebar 283 Personel di Pilkades Serentak

Polres OKU Selatan melepas sebanyak 283 orang petugas gabungan dengan satuan Brimob Polda Sumsel untuk disiagakan dalam pengamanan Pilkades serentak

TRIBUNSUMSEL.COM/ALAN NOPRIANSYAH
283 personil gabungan Polres OKU Selatan dan Polda Sumsel mulai dilakukan pegeseran. Selasa (26/10/2021) 

Laporan Wartawan TribunSumsel, Alan Nopriansyah

TRIBUNSUMSEL.COM MUARADUA--Polres OKU Selatan melepas sebanyak 283 orang petugas gabungan dengan satuan Brimob Polda Sumsel untuk disiagakan dalam pengamanan Pilkades serentak yang dilakukan pada 27 Oktober.

Ratusan petugas akan disebar untuk menjaga kondusifitas Pilkades serentak OKU Selatan tahun 2021 di 73 TPS dari 73 Desa 17 Kecamatan dengan jumlah kandidat Cakades 243 orang.

Mapolres OKU Selatan memetakan dari 73 Desa melakukan pesta demokrasi terdapat 35 TPS wilayah kategori aman, 18 TPS rawan, dan 25 TPS sangat rawan secara geografis, dan beberapa Desa rawan adanya konflik. 

"Ada 25 Desa yang rawan, mulai dari kategori sedang hingga tinggi, salah satunya di Desa Singa Dilaga Kecamatan Kisam Tinggi,"Ungkap Kapolres OKU Selatan AKBP Indra Arya Yudha SH, SIK, MH, usai Deklarasi damai beberapa waktu lalu.

Namun, ungkap Kapolres tingkat kerawanan bersifat persuasif tidak dapat dijadikan tolak ukur indikasi konflik di pilkades serentak. 

"Peta zonasi sangat rawan, tentu saja persuasif tidak dapat dijadikan tolak ukur yang pasti karena terkadang hal-hal kita lakukan sebagai antisipasi, alhamdulillah tidak terjadi,"ungkapnya.

Adapun pengamaan menjadi perhatian petugas kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi adanya pertentangan antar pendukung hingga team sukses dari setiap calon Cakades yang dapat menimbulkan terjadinya kerusuhan.

Mengantisipasi terjadjnya pengrusakan poster, baleho atau spanduk antar cakades yang dilakukan oleh masing-masing pendukung dan tema sukses.

Indikasi kecurangan dan intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa maupun tim pendukung kepada pemilih untuk merebut suara, hingga timbulnya ancaman teror terhadap pemilih dan calon kepala Desa.

Termasuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana curas, curat dan curanmor, penganiayaan yang dilakulan bersamaaan dengan berlangsungnya tahapan pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved