Mardani Ali Sera Serang Pemerintah Usai Ada Dugaan Utang Tersembunyi Rp 245 Triliun RI ke China

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kembali mengkritisi kerja pemerintah.

Hal tersebut tak lepas usai adanya informasi utang tersembunyi Indonesia kepada China sebanyak ratusan triliun.

Menurut Mardani, hal tersebut tentu menjadi kabar yang mengejutkan.

Pemerintah dianggap tidak terbuka kepada rakyat.

Informasi tersebut awalnya dibocorkan Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData.

Adanya dugaan utang tersembunyi itu menjadi salah satu perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam catatan catatan khususnya terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang hari ini genap berusia dua tahun.

Sebelumnya, Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.

Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI).

Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, Rabu (20/10/2021) meminta agar masalah ini jangan disepelekan.

“Jangan sepelekan temuan ini. Terlebih, dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas TV, dikutip dari situs resmi PKS.

Selain itu, terkait kinerja penegakan hukum yang melemah. Kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survey Nasional Kompas Oktober 2021.

“Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini.”

“Juga kasus ‘smackdown’ mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi,” ujarnya.

Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.

“Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK,” kata dia.

Baca juga: Hadapi Serangan Siber, Pemerintah Luncurkan Palembang CSIRT

Baca juga: Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali Hingga 8 November 2021, Beri Penjelasan

Penjelasan kementerian BUMN

Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon isu adanya utang tersembunyi dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, apabila ada utang pada proyek tersebut, pastinya utang tersebut tercatat di Bank Indonesia (BI).

"Berita ini hoax ya, dan (terlalu) tendensius," ujar Arya dalam pesan singkatnya, Minggu (17/10/2021).

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk kereta cepat, karena (pasti) tercatat di Bank Indonesia," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia tercatat memiliki utang tersembunyi dengan China senilai 17,28 miliar dollar AS.

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, nilai tersebut setara dengan Rp245,3 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dollar AS).

Utang tersembunyi itu disampaikan oleh AidData, sebuah lembaga riset internasional lewat laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects.

Seperti dilansir Kompas, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo juga menjelaskan perihal utang tersembunyi (hidden debt) yang tercantum dalam AidData.

Hidden debt ini bukan berarti pemerintah tidak melaporkan utang alias sembunyi-sembunyi berutang.

Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, berisiko kepada pemerintah.

"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," kata Yustinus dalam akun Twitternya, @prastow, Jumat (15/10/2021).

Demokrat minta ada audit

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan pandangan terkait langkah Presiden Joko Widodo yang meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Ibas meminta agar Jokowi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Dia menyarankan agar pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu.

Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.

‘’Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi,’’ kata Ibas di Jakarta, Senin (11/10/2021)

Selain itu, Ibas juga mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

‘’Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai.

Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana,’’ kata Ibas, politisi muda Partai Demokrat itu.

Meski demikian, katanya, impian menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan serta jangan terburu-buru dalam mengambil sikap.

‘’Kita juga ingin presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang.

Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan,’’ pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul PKS Soroti Dugaan Utang Tersembunyi Rp245 Triliun RI ke China, Mardani: Jangan Sepelekan Temuan Ini.