Berita Nasional

PDIP Desak KPK Hingga BPK Untuk Telisik Penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E

Pasalnya, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak yang ditunjuk Pemprov DKI menggelar Formula dinilai tidak transparan.

Editor: Slamet Teguh
Kompas.com
Jakarta bakal menjadi tuan rumah turnamen balap mobil bertenaga listrik Formula E Tahun 2022 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNSUMSEL.COM, GAMBIR - Ajang gelaran Formula E di DKI Jakarta tampaknya hingga kini masih menjadi polemik.

Hal tersebut tak lepas karena gelaran ini dianggap digelar bertepatan dengan pandemi Covid-19.

Sejumlah kritikanpun bermunculan.

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) turun tangan dalam menguak penggunaan dana APBD yang digelontorkan Pemprov DKI dalam merealisasikan penyelenggaran Formula E di ibu kota.

Pasalnya, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pihak yang ditunjuk Pemprov DKI menggelar Formula dinilai tidak transparan.

"KPK harusnya melihat besarnya uang yang sudah keluar dan potensi kerugian negara yang bisa terjadi tanpa kajian," ucapnya, Minggu (17/10/2021).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Kompas.com)
Sebagai informasi, Pemprov DKI sudah membayar uang komitmen Rp560 miliar kepada pihak penyelenggara Formula E.

Uang komitmen itu bersumber dari APBD DKI dan dibayarkan dalam dua termin pembayaran pada akhir 2019 dan awal 2020 lalu.

Walau demikian, belakang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi catatan khusus terhadap Pemprov DKI soal rencana menggelar balap mobil bertenaga listrik ini di ibu kota.

Dalam catatannya itu, BPK minta Pemprov DKI mencari sponsor lantaran ada potensi kerugian bila seluruh pendanaan dibebankan kepada APBD.

Di masa pandemi yang belum berakhir ini, Gilbert pun ragu Pemprov DKI bisa menggandeng pihak swasta untuk menjadi sponsor Formula E.

 "Kami menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Untuk itu, ia pun meminta BPK untuk proaktif menyurati Gubernur Anies Baswedan soal kajian ulang yang hingga kini belum dilaksanakan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved