Gatot Nurmantyo Disebut Tengah Mainkan Isu Politik 2024 Usai Tuduh TNI AD Disusupi PKI

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu PKI masih kerap terjadi di Idonesia.

Kini yang terbaru isu tersebut menyebut jika TNI telah disusupi oleh paham PKI.

Sejumlah tokoh dan organisasipun berkomentar terkait hal tersebut.

Barikade 98 merespon pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang menuding TNI AD sudah disusupi PKI.

Pernyataan itu disampaikan Gatot karena patung Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution menghilang dari Markas Kostrad tepatnya di Museum Darma Bhakti Kostrad.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98, Benny Rhamdani mengatakan, pernyataan itu sudah merendahkan wibawa dan harga diri TNI.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (Zuhdiar Laeis)

Bahkan, kata Benny pernyataan tersebut tidak menutup kemungkinan bakal memecah belah internal TNI dan menyulutkan amarah Rakyat Indonesia kepada TNI.

Benny pun menilai, apa yang disampaikan Gatot sangat membahayakan keutuhan NKRI.

"Apa yang dilakukan GN yang dikenal sebagai mantan Panglima TNI dengan tuduhannya itu adalah pengkhianatan dirinya terhadap TNI itu sendiri," kata Benny, Sabtu (2/10/2021).

Benny menduga, Gatot memiliki agenda terselubung dibalik gencarnya isu PKI dan Komunis yang selalu dimainkan dan tidak pernah dibuktikannya.

Dugaan Benny pun mengarah kepada isu kekuasaan politik pada tahun 2024 mendatang karena bakal ada Pemilihan Presiden RI.

"Tuduhan GN ke tubuh TNI adalah tuduhan serius, selain dapat memunculkan ketidakpercayaan rakyat kepada TNI, bisa juga memicu kemarahan Rakyat kepada TNI sebagai anak kandung rakyat," tuturnya.

Baca juga: Giring Eks Nidji Ngaku Bisa Menang di Pilpres 2024, Karena Sudah Miliki Program Andalan Ini

Baca juga: Mabes TNI Diminta Seret Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo Secara Hukum Usai Tudingan PKI di TNI

Benny menyakini apa yang dituduhkan Gatot itu tidak benar dan ia berharap Mabes TNI menyeret Gatot ke ranah hukum.

Walaupun Gatot mantan Panglima TNI, lanjut Benny bukan berarti ia kebal dari hukum yang berlaku di Indonesia.

"Semestinya GN saat menjadi Panglima TNI menunjuk hidung siapa, siapa tokoh tokoh PKI dan tangkap proses hukum," ucap Benny.