Sidang Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya, Hakim Sempat Dibuat Berang, Wakil Bupati OI Beri Kesaksian

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang sempat diwarnai kekesalan salah seorang anggota majelis hakim, Kamis (30/9/2021).

Ketua Majelis Hakim, Abdul Aziz yang juga ketua Pengadilan Negeri Palembang sempat dibuat berang oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani karena banyak mengaku tidak tahu dan hanya memberikan jawaban singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan kepadanya.

Diketahui, saat perencanaan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang, Ardani menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel.

"Bapak ini gimana, jangan bohong Pak. Tanggung jawabnya ada di akhirat bapak itu pejabat," ujar hakim dengan nada emosi.

Kekesalan itu bermula disaat hakim Abdul Aziz mencecar Ardani terkait lahan 15 hektare yang disiapkan untuk lokasi pembangunan masjid.

Namun seiring berjalannya waktu, sebanyak 6 hektare batal digunakan karena digugat masyarakat.

Hasil gugatan itu menyatakan Pemprov Sumsel hanya memiliki lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan masjid.

"Saksi tahu pernah lihat dokumen lahan ini,?" tanya hakim.

Ardani menjawab tidak pernah melihat dokumen tersebut.

Lalu hakim kembali mencecarnya soal verifikasi lahan untuk pembangunan masjid karena saat itu ia menjabat sebagai Kabiro Hukum.

"Saya tidak pernah lihat dokumennya," ungkap dia.

Jawaban singkat yang dilontarkan Ardani membuat hakim meradang.

Ardani diingatkan bahwa ia telah disumpah sebelum dijadikan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.

"Jadi saya ingatkan bapak jangan berbohong," cetus hakim.

Tak hanya Ardani, tiga orang lagi turut dihadirkan sebagai saksi dan mengucap sumpah dihadapan majelis hakim.

Adapun ketiga saksi lainnya yakni mantan asisten Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib, mantan Kepala Kesbangpol Richard Cahyadi dan Kabid Anggaran BPKAD Sumsel Agustinus Antoni.

Dalam persidangan, JPU Kejati Sumsel, Roy Riyadi juga mengajukan pertanyaan kepada Ardani seputar seputar lokasi lahan pembangunan.

Namun lagi-lagi Ardani tidak memberi jawaban tegas.

"Dokumen apa yang dimiliki Pemprov Sumsel sehingga bisa memunculkan sengketa di lahan itu," tanya JPU.

"Lahan itu sudah dihibahkan (ke Yayasan Masjid Sriwijaya) ternyata muncul gugatan. Dokumen apa itu saya tidak pernah lihat. Saya juga tidak pernah ke lokasi," jawab Ardani.

Dengan jawaban Ardani tersebut, Hakim pun kembali menegur Ardani sebagai saksi.

"Apa kepedulian saudara? Ada sengketa tapi tidak ke lokasi. Saudara Biro Hukum Pembangunan, Kepala Divisi Hukum di panitia (pembangunan Masjid), seharusnya itu dilihat," cetus hakim menimpali jawaban Ardani.

Baca juga: Ayah di Empat Lawang Ajak 3 Anaknya Pakai Narkoba, Satu Tersangka Masih di Bawah Umur

Diketahui, sidang ini digelar dengan terdakwa Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Mukti Sulaiman dan Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Ahmad Nasuhi.

Sebagai informasi, Jaksa menyebut, negara dirugikan sebesar Rp 130 miliar dalam dugaan korupsi dana hibah pembangunan masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang.

Kasus ini telah menyeret sembilan orang yang terdiri dari petinggi maupun mantan petinggi di Sumsel salah satunya Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Baca berita lainnya langsung dari google news.