Breaking News:

Berita OKU Timur

DPRD OKU Timur Tunda Penandatanganan Nota Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021

Penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten OKU Timur ditunda.

Penulis: Edo Pramadi | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/EDO PRAMADI
Ketua DPRD OKU Timur, H Beni Defitson, SIP, MM menyampaikan dampak terakit ketidakhadiran Bupati Enos saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Anggaran. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Penandatanganan nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022 Kabupaten OKU Timur terpaksa ditunda.

Hal itu dikarenakan Bupati OKU Timur H Lanosin Hamzah ST disapa Enos tidak bisa hadir dalam agenda Rapat Paripurna ke XXIV di kantor DPRD OKU Timur, Selasa (14/9/2021).

Seperti yang diketahui, penandatangan nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS APBD merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan OKU Timur ke depan.

Ketua DPRD OKU Timur, H Beni Defitson, SIP, MM mengatakan, setiap usul dari surat masuk ke DPRD dan amanat undang-undang pembahasan KUA dan PPAS tahun 2022 adalah hal yang harus dilaksanakan.

"Namun berdasarkan surat yang masuk, pada pelaksanaan paripurna kita hari ini, saudara Bupati OKU Timur mewakilkan dalam surat mandatnya kepada Wabup," ujar Ketua DPRD saat diwawancarai usai rapat paripurna, Selasa (14/9/2021).

Dalam ranah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, kata Beni, nota kesepakatan itu hanya bisa dilaksanakan oleh kepala daerah adapun tidak bisa diwakilkan wakil kepala daerah.

Karena satu pihak tidak hadir maka nota keseapakatan itu tidak bisa dilaksanakan (ditanda-tangani).

"Berkaitan dengan proses itu (KUA dan PPAS 2022) sudah disetujui dan sudah sah cuma belum ditandatangani. Namun, akan dilaksanakan kembali setelah adanya persetujuan dan rapat kembali dengan pihak eksekutif oleh bupati langsung." jelasnya.

Baca juga: Asal Muasal Morge Siwe yang Berarti Marga Sembilan di Kabupaten OKI

Ia menambahan ini merupakan pembelajaran dan merupakan komitmen DPRD dalam mendukung pemerintah khususnya pembangunan demi masyarakat Kabupaten OKU Timur.

"Jika rancangan (KUA dan PPAS 2022) ini tidak disetujui dan tidak disepakati maka tidak akan pernah ada Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda) APBD OKU Timur 2022," terang Ketua DPRD.

Bila tidak ada Raperda yang dimaksud, sambungnya, maka lumpuhla Pemkab dan secara otomatis berpengaruh tehadap pembangunan.

Sementara itu, Wakil Bupati OKU Timur H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran bupati dan hal ini tidak akan terulang lagi.

"Dengan disahkanya KUA dan PPAS ini menunjukan bahwa eksekutif dan legislatif bukan sekadar mitra kerja tapi lebih dari itu," tutupnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved