Para Pejabat Muratara Ini Janji Tinggal di Muratara, Melanggar Siap Dicopot
Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengingatkan lagi agar pegawai ASN maupun TKS untuk menetap
Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Prawira Maulana
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengingatkan lagi agar pegawai ASN maupun TKS untuk menetap di daerah ini.
Menurut dia, saat pelantikan 191 pejabat administrator dan pengawas kemarin, mereka sudah mengucapkan fakta integritas tentang hal tersebut.
Para pejabat sudah menyatakan siap untuk berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Bila melanggar, mereka siap dicopot dari jabatannya alias nonjob.
"Kemarin mereka sudah mengucap fakta integritas, jalankan. Saya minta mereka dari Senin sampai Jumat di sini, Sabtu dan Minggu silakan mereka bersama keluarga," kata Devi Suhartoni, Sabtu (4/9/2021).
Menurut Devi, selama ini banyak pegawai Pemkab Musi Rawas Utara baik ASN maupun TKS tinggal di Kota Lubuklinggau.
Dia mengakui setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, namun apapun itu akan dijalankannya dengan maksimal.
Devi mengatakan hanya ingin pegawai Pemkab Musi Rawas Utara ikut andil memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan kami cuma kepingin meramaikan Muratara, supaya ekonomi masyarakat sini juga bisa meningkatkan. Kalau tinggal di Linggau semua, Muratara sepi," katanya.
Sementara itu, pegawai ASN yang meminta namanya tidak ditulis mengungkapkan kebijakan Bupati Devi Suhartoni itu sebenarnya bagus.
Namun sayang, kata dia, kebijakan tersebut kurang didukung oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.
"Saya pribadi bukannya tidak mau tinggal di Muratara, tapi kalau mendengar harga kontrakan di sini mending saya tinggal di Linggau, rumah sendiri," kata narasumber.
Dia mengatakan pemilik kontrakan/bedeng menetapkan harga sewa cukup tinggi terutama di wilayah ibukota Muara Rupit dan sekitarnya.
"Sewa bedeng saja harganya 500 sampai 600 ribu per bulan, belum lagi listrik bayar sendiri, air kadang bayar sendiri juga," ungkapnya.
Sebenarnya kata dia, bila masyarakatnya mendukung akan banyak pegawai yang bersedia tinggal di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Itu tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal karena peredaran rupiah semakin meningkat.
"Masyarakat harus mendukung, jangan sampai kebijakan pemerintah itu dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan lebih," harapnya.
