Bank BUMN Langsung Angkat Bicara Usai Risma Ngamuk Soal Penyaluran Bansos

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 ini.

Pemerintah juga memberikan sejumlah bantuan bagi mereka yang berdampak.

Viral di media sosial, video kemarahan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada pejabat sebuah bank BUMN di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Risma terlihat marah kepada pejabat bank karena masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Banyak sekali, ini enggak jalan ini yakin aku. Kalau jalan, enggak mungkin segitu, enggak jalan, sudahlah percaya omonganku. Ayo taruhan ini, ayo taruhan Rp 100.000. Enggak jalan ini, masak 3.000 sama 5.000 (yang belum tersalur). Kalau jalan, enggak mungkin sebesar itu,” kata Risma dalam video tersebut.

Penjelasan BUMN

Merespons hal tersebut, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hafas mengatakan, bank pelat merah telah menjalankan proses penyaluran bansos sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak pertama kali menyalurkan bansos pada 2017, tingkat penyaluran bansos bank BUMN kepada penerima manfaat yang datanya sesuai diklaim telah mencapai 100 persen.

Namun, ia mengakui adanya data penerima manfaat yang tidak lengkap sehingga bank BUMN tidak bisa menyalurkan dana bansos.

“Data yang tidak clean mungkin rata-rata berjumlah 2-3 persen. Data yang tidak clean itu bukan territory bank,” kata Rohan, di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Bobol Aplikasi PeduliLindungi, 93 Sertifikat Vaksinasi Dijual Bebas Seharga Rp300-500 Ribu

Rohan menjelaskan, bank tidak memiliki wewenang untuk melengkapi atau memperbaiki data penerima manfaat sehingga bantuan tidak bisa disalurkan, selama data belum sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Jadi yang terjadi 2.000 belum (menerima), 3.000 belum (menerima), itu dari data yang unclean. Dan itu adalah jelas sesuai di awal perjanjian tugas daripada Kementerian Sosial untuk memperbaiki data tersebut,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari menjabarkan, data-data yang perlu dilengkapi dan diverifikasi oleh bank terdiri dari nama, NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat.

“Sepanjang lima data itu lengkap, maka sesungguhnya oleh Himbara akan dieksekusi dengan cepat,” kata dia.

Baca juga: 5 Warga Muara Telang Banyuasin Meninggal Terpapar Covid, Warga Jadi Makin Sadar Pentingnya Vaksin

Baca juga: 14.255 Siswa di OKU Masuk Daftar Tunggu Penerima Vaksin Covid-19, Vaksin Massal Minggu ke-2September

Kata BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk buka suara terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak, yang sempat dikritisi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Direktur Distribution and Retail Funding BTN Jasmin menjelaskan, dalam pelaksanaan penyaluran bansos, bank BUMN selaku penyalur bekerja sama dengan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan dinas sosial.

"Sebetulnya distribusi bansos itu kan banyak yang terkait," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Dalam prosesnya, bank BUMN setelah menerbitkan rekening secara massal dan kemudian dilakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), akan berkoordinasi dengan dengan dinan sosial dan pendamping setempat untuk penjadwalan pendistribusian KKS ke keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pada saat membagi kartu ada pihak-pihak dinsos. Jadi bank tidak bisa membagi kartu sendirian tanpa dibantu dinsos," ujar Jasmin.

Adapun KKS beserta buku tabungan baru bisa diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat kelengkapan yang terdiri dari formulir, KTP, Surat Keterangan dari Dinsos.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran KKS, Jasmin mengakui, kerap kali tidak semua kartu terdistribusikan ke KPM karena ada sejumlah hambatan.

"Misal kita distribusi 1.000 kartu (KKM), ternyata hanya 700 yang sampai. Yang 300 itu nanti diulang lagi, datanya disampaikan ke bank. Jadi ini membuat bank repot," tuturnya.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disebut Jasmin sebagai salah satu alasan dinsos tidak bisa menyalurkan KKS ke KPM.

"Sekarang kan PPKM ada daerah PPKM level 4, level 3, ini dinsosnya sendiri tidak mau membagi," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketika Risma 'Ngamuk' soal Penyaluran Bansos, Bank BUMN Ramai-ramai Berikan Penjelasan.