Refly Harun Bicara Soal Mural Jokowi 404 : Not Found Dihapus: Jangan Dipuji Mau, Dikritik Gak Mau

TRIBUNSUMSEL.COM -- Sejumlah karya seni mural yang mengkritik pemerintah saat ini menjadi viral

Satu yang menjadi sorotan adalah mural bertuliskan 'Jokowi 404 : Not Found' di Batuceper, Tangerang.

Bahkan mural tersebut kini sudah dihapus polisi dan jajaran aparat terkait.

Menanggapi ramainya seni mural sebagai media mengkritik pemerintah, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun buka suara.

Dalam kanal YouTube tvOneNews, Jumat (12/8/2021), Refly menyebut antara kritik dan pujian untuk pemerintah harus diterima secara seimbang.

Refly berharap pemerintah tak hanya menerima pujian.

"Kritik harus diperlakukan sama dengan pujian."

"Jadi jangan sampai pemerintah dipuji mau, dikritik enggak mau."

Menurut Refly, semua warga berhak menyampaikan kritk kepada pemerintah secara lisan maupun tulisan.

Yang menjadi masalah adalah jika mural tersebut digambarkan di lokasi yang memang dilarang.

"Itu kan soal substansinya, jadi kebebasan orang menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan," kata Refly.

"Kalau soal mural itu soal teknisnya, teknis itu bukan tekanan istana ya."

"Jadi teknisnya itu adalah apakah daerah tersebut dilarang untuk coret mencoret seperti itu."

"Atau sesungguhnya masih boleh membuat semacam mural itu. Ada juga soal paradigmanya yaitu pujian dan kritik itu sama nilainya," tukasnya.

Tanggapan Faldo Maldini

Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara (Mensetneg) Faldo Maldini angkat bicara terkait maraknya mural bernada kritikan yang muncul di berbagai daerah.

Mural-mural terkait kritikan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Faldo mengatakan bahwa itu bukan campur tangan pemerintah pusat.

Dalam dialog bersama Refly Harun di tvone, Faldo Maldini justru mengkritik balik para pembuat mural tersebut.

"Jadi kalau lapar kita beli makan. Bukan beli cat," kata Faldo dikutip TribunWow.com, Jumat (13/8/2021).

Terkait penghapusan sejumlah mural, Faldo menegaskan hal itu bukan berati pemerintah enggan dikritik.

Kritik tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang baik dalam ruang demokrasi.

"Pak Presiden tidak pernah takut dibully atau dikata-katain, kita bisa list caci maki buat Presiden, King of lips service, PKI, Cina, lain-lain lah banyak banget. Tidak pernah marah," ujar Faldo.

"Ini adalah kemajuan di demokrasi kita dan ini perlu kita syukuri."

Namun, Faldo menegaskan bahwa gambar-gambar bermakna sindiran atau kritik itu semestinya dilukis pada tempat yang tepat.

Ia menegaskan, aturan tataruang setiap daerah biasanya telah mengatur hal tetsebut.

"Jadi mural yang dikonsep dan dikoordinasikan, bukan tindakan yang vandalis, justru itu yang dibutuhkan," ujar Faldo.

"Tapi kan ini dibutuhkan untuk menyemarakkan ruang kota, beda dengan sebaliknya."

Mantan aktivis itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak fokus pada hal-hal demikian.

Terkait adanya penghapusan, Faldo sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan perintah atau arahan dari pemerintah.

Penertiban mural tersebut mungkin adalah inisiasi dari Pemda yang menganggap gambar tersebut adalah vandalisme karena disampaikan tidak pada tempatnya.

"Nggak ada perintahan hapus dari pemerintah pusat, tugas kami yang utama ini kan bukan urus mural," ucap Faldo.

"Tapi kalau ada aparat pemerintah atau siapapun yang menilai itu tidak berizin dan merusak, mereka kan tidak perlu lapor ke pemrintah dulu."

"Apalagi ke pemerintah pusat untuk ngambil tindakan," sambungnya.

Contoh mural yang beredar di media sosial di antaranya adalah 'Tuhan Aku Lapar' di Tangerang, 'Jokowi 404: Not Found' di Jakarta, hingga mural 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit' di Pasuruan Jawa Timur yang kini telah dihapus. 

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Mural 'Jokowi 404: Not Found' Dihapus dan Pelaku Diburu, Refly Harun: Dipuji Mau, Dikritik Nggak Mau