Heriyanti Anak Akidi Tio Bohongi Banyak Orang, Uang Rp 2 Triliun Tidak Ada, Ini Sederet Kasus Serupa

Jumlah utang luar negeri kita saat itu, awal tahun 2000, kurang lebih Rp 1500 trilyun.

Baca juga: Kronologi Kasus Sumbangan Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio, Bikin Heboh, Anak Bungsu Diamankan Polisi

Harga emas setiap gram kala itu, adalah Rp 250 ribu per gram.

Maka, untuk melunasi utang pemerintah, kita butuh sekitar 6 ribu ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi, panjang truk adalah 5 meter, maka kita butuh jejeran truk sepanjang 5 km, Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundara Hotel Indonesia.

Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis, tanya Jusuf Kalla.

Menteri Agama terdiam lesu. Sekali lagi, akal sehat pejabat dipreteli. Logika berpikir para pejabat dianiaya.

Sayangnya, semua itu berdampak kepada masyarakat.

Setidaknya, masyarakat mempercayai kebohongan yang sistematis seperti itu.

4. Purnomo Yusgiantoro

Tahun 2007, sidang kabinet dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tiba-tiba saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, melapor dengan semangat berapi-api.

“Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua di antaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare," ujarnya.

Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Wapres, Jusuf Kalla, langsung angkat bicara.

Sebaiknya para menteri bila memberi laporan ke sidang kabinet, memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

Mohon menggunakan logika yang benar.

Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak. Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak.

Kedua, dekat dengan pasar penjualan.

Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.

Parepare itu, kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.

Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut. Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor, akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.

"Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi," tegas Jusuf Kalla.

Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika.

Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan.

Gagal paham jika percaya Kembali ke soal keluarga Akidi Tio yang mendekarasikan diri akan mendonasikan dua triliun rupiah kekayaan mereka.

Ini sebuah gagal faham bila hendak mempercayai, sebelum benar-benar uang itu ada. Akido Tio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha.

Dari mana uang sebanyak itu?

Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidi sedemikian banyak?

Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya.

Yang mungkin terjadi, ahli waris almarhum Akidi Tio, menemukan catatan-catatan tercecer almarhum, yang memilik kesamaran tentang harta almarhum.

Lalu, para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut.

Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan seribu janji.

Namanya usaha.

Pertanyaan yang relevan di sini, ialah, apa keuntungan para pejabat yang mempromosikan atau mengamini orang-orang yang dengan enteng membuat janji hampa itu? Jawabannya singkat.

Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat. Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab.

Rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan.

Maka, ada baiknya bangsa kita membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu.

Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman.

Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah pubic deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional. (Kompas.com/Wisnu Nugroho)