Breaking News:

Berita Prabumulih

Belum Ada Tindakan, Koti Pemuda Pancasila Desak Pemerintah Segel Perumahan GPI 2 Tanpa Izin

Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Prabumulih mendesak Pemkot untuk memberi sanksi develover dan menyegel perumahan GPI 2 yang tidak memiliki izin.

Penulis: Edison | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/EDISON
Komandan Inti (Koti) Mahatidana Pemuda Pancasila Prabumulih saat merobohkan dinding yang dibangun perumahan Griya Pelangi Indah (GPI) 2. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Tak kunjung adanya saksi diberikan pemerintah Kota Prabumulih terhadap perumahan Griya Pelangi Indah (GPI) 2 meski jelas tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi perhatian serius Komandan Inti (Koti) Mahatidana Pemuda Pancasila Prabumulih.

Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Prabumulih mendesak Pemerintah Kota Prabumulih khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberi sanksi develover dan menyegel perumahan GPI 2 yang tidak memiliki izin tersebut.

"Sudah jelas perumahan tersebut tidak memiliki izin baik oleh pihak kelurahan maupun dinas perizinan, jadi tunggu apa lagi. Pemerintah melalui Satpol PP harus bertindak melakukan penyegelan minimal menghentikan aktivitas pembangunan di perumahan itu," tegas Komandan Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Prabumulih, Inhar Kamaluddin ketika diwawancarai wartawan.

Pria akrab disapa Kamal ini menegaskan, jika perumahan tersebut tidak ada saksi atau tindakan tegas maka dipasikan hal itu menimbulkan dampak buruk bagi wajah kota Prabumulih dan tidak menutup kemungkinan pengembang perumahan (developer) lain akan mencontoh itu.

"Karena kemarin saja banyak developer kesal, kok kami susah-susah urus izin tak boleh membangun sebelum ada izin tapi malah ada perumahan GPI 2 bisa membangun tanpa izin. Kalau bisa seperti itu maka developer lain ingin mengikuti, bangun-bangun dulu urusan nanti mengenai perizinan," tuturnya.

Untuk itu Satpol PP Pemkot Prabumulih harus bertindak minimal memasang tanda disegel atau menghentikan pembangunan, jangan sampai tebang pilih. "Kita dengan walikota saja sudah memerintahkan segel tapi malah belum ada kabar apalah disegel Pol PP atau belum, karena tidak ada lagi alasan," bebernya.

Baca juga: Polres-Lapas Kelas IIB Muara Enim Suntik Vaksin 100 Warga Binaan

Sementara itu Walikota Prabumulih H Ridho Yahya mengungkapkan pihaknya telah memanggil seluruh instansi terkait dan meminta agar pengerjaan pembangunan perumahan jika masih dilakukan developer agar dihentikan.

"Kita sudah perintahkan stop dulu pengerjaan, pasang plang tanda belum ada izin bukan segel sifatnya tapi pemberitahaun belum ada IMB namun pengerjaan harus distop dulu," katanya.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved