Pemprov Sumsel Rencanakan Ganjil Genap di Palembang, Begini Respon PKB, PDIP juga PKS Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Penerapan skema ganjil genap untuk kendaraan roda empat (mobil) di daerah zona merah di Sumsel, khususnya Kota Palembang menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) provinsi Sumsel sendiri, menilai kebijakan itu tidak perlu dilakukan saat ini, jika alasannya ingin mengatasi lonjakan Covid-19 yang ada. Namun bisa terus mengkampanyekan perubahan perilaku dan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan dengan sabun) untuk menanggulangi persebaran Covid-19.

"Aturan ganjil genap jadi pertanyaan, bagaimana penerapannya di Palembang itu, jelas di Palembang dan di Jakarta beda. Kalau di Jakarta memang padat kendaraan, naj kalau di Palembang apa seperti itu," kata ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, Jumat (2/7/2021).

Diterangkan mantan anggota DPRD Sumsel ini, jika dikatakan selama ini Palembang padat kendaraan hal itu tidak sesuai diungkapkan, mengingat aktivitas masyarakat saat ini sudah mulai berkurang.

"Sekarang ini juga, anak sekolah libur. Kita tahulah kalau anak sekolah mulai beraktivitas normal jelas ramai, dan ini lagi libur. Jadi efektifitasnya dimana, sebab saya melihat ini, jadi membuat sengsara masyarakat ditengah pandemi Covid-19," ucapnya.

Selain itu, pihaknya mengkritisi penanganan Covid-19 di Sumsel. Dimana, belum terlihat dan terkesan secara serius belum ada sampai saat ini.

“ Ini perlu kita dorong pemerintah agar transparan didalam memberikan informasi dalam persoalan covid-19 ini, kita tidak usah takut , kita tidak usah malu, ini khan bukan aib, ini khan musibah bersama agar masyarakat punya kepercayaan kepada pemerintah , jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan Covid ini , kalau tidak percaya ini khan banyak multi tapsir bahkan tuduhan-tuduhan yang kurang baik ,” tandasnya.

Malah kadang-kadang menurutnya, isu-isu ini ditangkap masyarakat dan mengatakan kalau Covid-19 adalah akal-akalan saja, bahkan lebih menyedihkan yang tidak kena Covid-19 dikubur dengan protokol Covid-19.

“ Nah ini perlu di jelaskan kepada masyarakat, kalau ini dibiarkan hilang kepercayaan masyarakat kepada kita, yang lebih sadis lagi ini isu-isu yang tidak mengenakkan bahwa covid ini adalah alasan orang-orang tertentu bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena orang-organ tubuhnya dijual katanya, matanya diambil, nah ini sangat menyesatkan, makanya kita harus transparan baik yang sudah meninggal kalau memang Covid kita harus katakan Covid dengan bukti-bukti medis yang ada,” tuturnya.

Pihaknya juga mendorong hal tersebut karena yang paling strategis untuk menanggulangi itu menurutnya adalah pemerintah daerah.

“ Tinggal sinergitas antara Pemprov dan kabupaten dan kota, bagaimana penanggulangan ini secara bersama, silahkan kita kaji sama-sama apa PPKM kita terapkan, apa Lock Down, Lock Down yang bagaimana, nah ini harus kita kaji bersama-sama dan maklumat ini akan tetap kita jalankan ,” ungkapnya.

Selain itu anggota legislatif dari PKB minimal sebagai anggota DPRD harus memperhatikan juga dan memonitor sejauh mana perkembangan penanggulangan Covid-19 di masing-masing daerah disamping pihaknya akan menjadi garda terdepan dan tauladan bagi masyarakat khususnya terhadap penggunaan protokol kesehatan.

"Kami ingin mendorong agar Pemerintah Daerah hingga kabupaten kota di Sumsel agar 100 persen fokus dalam menangani Covid-19 ini.Kita berharap keseriusan ini sangat penting sekali , apalagi kita sudah amsuk katagori zona merah, karena kita sulit untuk mencari informasi sekarang ini , informasi soal Covid-19 di mana kita ada zona merah, kita bingung juga clusternya dimana apakah cluster cape-cape, apakah cluster perkantoran, cluster rumah-rumah ibadah, atau cluster pasar, ini khan belum paham ,” bebernya.

Apalagi menurutnya DPP PKB telah menyampaikan maklumat keseluruh jajaran pengurus PKB baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke desa yang isinya bentuk wujud kepedulian PKB dengan meningkatnya virus Covid-19 yang terjadi saat ini.

“ Langkah pertama ketua umum PKB meminta seluruh jajaran pengurus untuk memberikan contoh, ketauladanan didalam meningkatkan penggunaan protokol-protokol kesehatan baik dilingkungan keluarga, lingkungan kantor dan lingkungan masyarakat , nah ini kader-kader harus menjadi contoh dan teladan dan ingin menggerakkan itu , memberikan contoh,” capnya