Sri Mulyani Tegaskan, Sekarang Seluruh Warga Indonesia Tak Bisa Sembunyikan Harta Dimanapun

TRIBUNSUMSEL.COM - Pemerintah terus mengejar wajib pajak yang ada di Indonesia.

Yang terbaru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melacak wajib pajak dari lembaga keuangan.

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai ratusan triliun rupaih.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, wacana RUU KUP merupakan upaya hasil dari pertukaran (automatic) exchange of information/AEOI) dan akses informasi untuk kepentingan perpajakan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima AEOI tersebut dengan nilai sebesar Rp 2.742 triliun dari luar negeri dan Rp 3.574 triliun domestik. 

"Data-data ini adalah data yang kami peroleh dari berbagai yurisdiksi. Makanya kami sampaikan pada tax amnesti dulu bahwa Anda semuanya sekarang sangat sulit untuk menyembunyikan harta di yurisdiksi manapun," ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021). 

Baca juga: Menkeu, Sri Mulyani Sebut Sedang Lacak Harta Wajib Pajak di Lembaga Keuangan Senilai Rp 670 T

Baca juga: Ketua BEM UI Banyak Diserang, Pengamat Sebut Aneh Pengkritik Jokowi Dituding Radikal Atau HTI

Sementara di dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses informasi untuk keperluan perpajakan di semua lembaga keuangan dengan nilai Rp 3.574 triliun tadi. 

"Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan proses yang sangat prudent terhadap berbagai data yang kami peroleh tersebut," kata Sri Mulyani. 

Eks direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, tax amnesty dan berbagai reformasi serta perubahan perpajakan secara global memberikan akses pada Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan perbaikan. 

"Sesuai pemenuhan, terutama kepada para wajib pajak yang memiliki operasi antar yurisdiksi," pungkasnya. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Sri Mulyani: Anda Semua Sekarang Sangat Sulit Sembunyikan Harta Dimanapun.