Jokowi Dijuluki 'The King Of Lips Service', Demokrat Sebut Patut Diapresiasi, PKS Minta Jangan Baper

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut 'Jokowi The King Of Lips Service' oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Kritikan BEM UI itu disampaikan melalui poster yang diedarkan di media sosial BEM UI.

Banyak komentar dari para politisi terkait kritikan BEM UI ke Presiden Jokowi itu.

Salah satunya dari Demokrat.

Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI kepada Presiden Jokowi sepatutnya mendapatkan apresiasi.

Sebab menurutnya, kritik itu sebagai tanda sayang mereka kepada Presiden, agar tidak mengambil langkah atau kebijakan yang keliru.

"Mahasiswa yang kritis itu adalah bagian dari sejarah bangsa, sejak Soekarno. Juga sejarah demokrasi kita yang pada gilirannya membuka kesempatan pada putra putri terbaik bangsa menjadi Presiden, termasuk Joko Widodo," kata Herzaky saat dikonfirmasi, Senin (28/6/2021).

Lebih lanjut kata dia, keberanian mengkritik yang dilakukan anggota BEM UI ini juga merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, serta perlu didukung.

"Tentunya keberanian dan posisi non partisan adik-adik mahasiswa seperti ini harus terus kita dukung, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia," ucapnya.

Mantan Ketua Ikatan Alumni UI itu juga menyatakan, kritik yang dilayangkan para mahasiswa BEM UI ini merupakan hasil dari kajian yang serius.

Bahkan, katanya daftar referensi yang mereka cantumkan dalam postingan mereka tentang ini.

Sehingga menurut Zaky, upaya mengkritik seperti yang dilakukan BEM UI untuk Presiden Jokowi ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh.

"Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap," ucapnya.

"Perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat," imbuh Herzaky.