Breaking News:

Berita Muara Enim

Temui Moeldoko, Pj Bupati Muara Enim HNU Bahas Masalah PSN Tol dan Tambang Tanpa Izin

Temui Moeldoko, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar membahas sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di antaranya jalan tol dan tambang tanpa izin.

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/ARDANI
Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM menemui Kepala Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Jend TNI. (Purn) Dr Moeldoko, SIP, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/6/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM - Guna mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyelesaian permasalahan Penambangan Tanpa Izin (Peti), Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar SH MM menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, SIP, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Rombongan HNU didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Febriansyah ST, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riswandar SH MH, Kabag Hukum Kabupaten Muara Enim Ratna Purti Prapawati SH MHum dan Staf Khusus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sumatera Selatan I Gusti Bagus Surya Negara SE,Ak MM.

Pj Bupati Muara Enim HNU menjelaskan dua permasalahan yang harus diselesaikan secepatnya yakni
masalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol rusa jalan Simpang Indralaya - Prabumulih yang harusnya selesai di akhir tahun 2022 dan ruas jalan Prabumulih - Muara Enim yang targetnya selesai akhir Desember 2023. Namun di lapangan terjadi hambatan atau perlambatan selama proses penimbunan karena seluruh kewenangan berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Namun kenyataannya peraturan pelaksanaannya belum dibuat RPPnya sehingga menyebabkan kewenangan izinnya kepada Dirjen Minerba, tetapi dalam pelaksanaanya terkadang RPPnya belum ada dalam proses pemberian perizinannya masih menggunakan peraturan No 4 tahun 2009, dan ini membuat sedikit kerancuan.

Untuk penggalian dan pengangkutan tanah timbunan tol, saat ini terdapat dua perusahaan luar daerah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lama yang tidak membayarkan pajaknya ke Kabupaten Muara Enim, sehingga menyebabkan potensi kerugian daerah. Dilain pihak ada 8 perusahaan lain yang hendak mengajukan IUP namun perizinan berjalan lambat karena menunggu proses dari pemerintah pusat.

"Khusus mengenai PSN Tol itu akan diberikan semacam pelimpahan kewenangan kepada Gubernur bukan kepada Bupati.
Untuk permasalahan kedua, lanjut HNU, masalah PETI berlangsung 2009 dan telah menelan korban jiwa 2 orang tahun 2017, pada tahun 2019 menelan dana 1 orang, sertan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Direntang 4 tahun sudah 14 yang meninggal. Dan ketika saya ditugaskan menjadi kepala daerah di Muaraenim, keinginan saya harus clean dan clear. Tentu semua kegiatan penambangan harus berlandaskan hukum," katanya.

"Ada dua tagline saya, satu selamatkan jiwa manusia, dua legalkan tambangnya dengan proses yang ujungnya nanti akan menjaga ekosistem," tutupnya.

Kedua, masalah keberadaaan PETI. Sebab sudah banyak memakan korban sejak keberadaan PETI tersebut pada tahun 2009. Pada tahun 2017 tertimpa meninggal 1 orang, tahun 2018 menelan 2 jiwa. Tentu semua kegiatan penambangan harus berlandaskan hukum. Ada dua tageline saya, satu selamatkan jiwa manusia, dua legalkan tambangnya dengan proses yang ujungnya nanti akan menjaga ekosistem.

"Tetapi kita tidak bisa tinggal diam disana, tetap saja kita harus mencarikan jalan keluarnya bagaimana menjadikan tambnag liar ini menjadi tambang yang legal. Dan saya meminta bantuan dengan KSP untuk dapat memanggil, karena ternyata tambang rakyat tersebut berada di 40 titik di lima perusahaan. Dan kita sudah panggil dengan pemilik IUP satu kali.

"Saya ingin Pemkab Muara Enim clea dan clear, sekecil apalun sudab saya laporkan ke pusat sehingga kedepan semua yang kita sampaikan ada solusinya dan tindaklanjutnya," pungkasnya

  • Penegakan Hukum

Kepala KSP Moeldoko, bahwa Pemkab Muara Enim telah melakukan hal yang benar Low Inforcement (penegakan hukum), tetapi kita tidak bisa tinggal diam disana, tetap saja kita harus mencarikan jalan keluarnya bagaimana menjadikan tambang liar ini menjadi tambang yang legal.

Pihaknya, memahami permasalahan dan keterbatasan yang disampaikan oleh Pj. Bupati. Dirinya memastikan akan mengawal dan mengupayakan tindakan teknis serta telah menyampaikan surat untuk pertemuan dengan Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM). Kepala KSP RI juga memuji langkah Pj. Bupati dalam menertibkan Peti yang dianggapnya sudah tepat melalui penegakan hukum (law enforcement) yang benar.

Dirinya meminta pemerintah daerah untuk bersabar karena saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mendelegasikan kewenangan Minerba kepada daerah, melalui gubernur sehingga diharapkan meminimalisir hambatan di daerah. "Alhamdulilah, kedepan ada penghargaan dan tertibkan PETI," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved