Breaking News:

Berita Palembang

'Sekarang Saya Terpaksa Kerja Serabutan', Cerita Mantan Karyawan PT BPR OKU Timur Pasca PHK Sepihak

Sekarang saya terpaksa kerja serabutan, agar bisa membeli susu dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Vanda Rosetiati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pasca dipecat sepihak oleh pihak perusahaan PT Belitang Panen Raya (BPR) OKU Timur, sekitar 20 eks karyawannya mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Senin (14/6/2021).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kelanjutan proses pelaporan, terkait hak-hak normatif mereka yang sampai kini tak kunjung dibayarkan oleh PT BPR, seperti selisih upah yang belum dibayarkan tak sesuai UMK dan UMR selama ini, hingga yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh perusahaan yang memproduksi beras Raja ini.

Kedatangan pekerja yang didampingi tim kuasa hukum dari Law Office Zar atau Kantor Hukum Zulfikar and Partners ini, diterima langsung oleh Kadisnakertrans Sumsel, Koimuddin di Aula kantor Disnakertrans Sumsel Palembang.

Sahid (28), seorang eks karyawan PT BPR menuturkan dirinya bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2014 silam.

Disana dia dipekerjakan sebagai operator mesin produksi, selama bekerja disana diakui Sahid, dirinya sama sekali tak mendapatkan surat tugas bahkan gaji yang didapatnya jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) OKU Timur yang di tahun 2020 saja sebesar Rp 3,114 juta.

Petaka dialami Sahid di Juli 2020 silam dirinya di PHK secara sepihak. Tak cuma sendiri, ada juga delapan karyawan lain yang mengalami nasib serupa.

"Kami di PHK dengan alasan merugikan perusahaan katanya merusak padi sehingga perusahaan dirugikan sekitar Rp13 miliar. Padahal kami tidak merasa telah melakukan hal itu dan tetap bersikukuh kami melaksanakan pekerjaan atas perintah atasan," ungkap Sahid

Rupanya alasan itu ditolak mentah-mentah pihak perusahaan, dan ke-9 karyawan yang rata-rata bekerja antara 5-7 tahun tetap di-PHK. Bahkan, mereka sempat dipanggil internal manager PT BPR dan diberikan dua pilihan, mau menandatangani surat pengunduran diri atau membayar ganti rugi karena jika tidak membayar akan dilaporkan ke polisi.

PHK ini sendiri disinyalir, karena di tahun 2020 Sahid juga bergabung sebagai pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSP3) SPSI PT BPR sebagai Wakil Ketua.

"Saya juga diminta untuk mundur di FSP3 jika ingin tetap bekerja dan upah sesuai UMK," tuturnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved