Breaking News:

Berita Bisnis

KPR Nol Persen di Palembang Belum Ada Peminat

Hingga kini belum ada debitur mengajukan KPR karena kebijakan ini hanya untuk rumah komersil sedangkan saat ini rumah komersil belum terlalu bergeliat

TRIBUN SUMSEL/HARTATI
Deputi Branch Manager BTN Palembang Uka Tisna Wardana. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah Rp 0 belum ada peminat.

Deputy Branch Manager BTN Palembang, Uka Tisna Wardana mengatakan kebijakan pemerintah memberikan uang muka down payment (DP) 0 persen untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang mulai bergulir sejak Maret lalu, realisasinya di Palembang belum berjalan.

Uka mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk pengembangan nasional saja dan di Palembang hanya ada dua pengembang nasional yakni Wika dan Ciputra.

"Hingga kini belum ada debitur yang mengajukan KPR karena kebijakan ini hanya untuk rumah komersil sedangkan saat ini rumah komersil belum terlalu bergeliat karena masih dalam proses pemilihan ekonomi," ujar Uka.

Rumah komersil yang dijual oleh kedua pengembang saat ini untuk tipe paling kecil atau harga paling murah berada di kisaran Rp 600 jutaan.

77 Persen Kuota Ruang Subsidi BTN Terpenuhi

Bank Tabungan Negera (BTN) mencatat realisasi penyaluran kuota ruang subsidi hingga kini tercapai 77 persen dari total 4.425 kuota yang diterima Palembang.

Kuota ini diperkirakan akan langsung langsung habis sebelum akhir tahun karena hingga kini pengajuan KPR masih banyak.

Deputy Branch Manager BTN Palembang, Uka Tisna Wardana mengatakan kendala realisasi penyaluran kuota rumah subsidi karena pembangunan rumah sedikit lambat sehingga proses akad kredit sedikit lambat.

"Kita berharap pengembang bisa lebih cepat menyediakan rumahnya sehingga akad kredit bisa cepat terlaksana," ujar Uka saat diwawancarai, Jumat (11/6/2021).

Meski permintaan rumah di awal tahun sudah naik namun BTN tetap selektif memilih calon debitur dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Calon debitur yang disasar sebagain besar masih didominasi oleh fix income karena dirasa masih lebih aman.

Sementara kru untuk kebijakan pekerja outsourcing yang dilayani pembiayaan KPR itu juga masih harus selektif misalnya aja pekerja outsourcing di bawah BUMN, di bawah pekerja outsourcing di bawah PNS TNI, Polri dan pekerja outsourcing swasta nasional.

"Kalau pekerja swasta regional harus ada surat perjanjian kerjasama pemotongan gaji untuk untuk pembiayaan KPR nya," jelas Uka.

Ikuti Kami di Google Klik

Penulis: Hartati
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved