Indonesia Terancam Tak Dapat Kuota Haji, Ini Kata Biro Perjalanan Haji di Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM.PALEMBANG- Indonesia terancam tidak mendapat kuota jemaah ibadah haji tahun 2021.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada awak media pada Senin (31/5/2021).

Sufmi Dasco mengatakan, tidak diizinkannya jemaah Haji dari Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi karena vaksin Sinovac.

Menurut penuturannya, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Sako Utama Wisata (Sako Holiday), Emir Faisal mengaku kecewa dengan tak adanya kuota Indonesia untuk jemaah haji tahun ini.

"Indonesia merupakan negara terbesar muslim di dunina dan rata-rata orang Indonesia  ke tanah suci selain haji juga umroh dan Indonesia pun sebagai salah satu penyumbang devisa besar  bagi pemerintah Arab Saudi," jelasnya, Selasa (1/6).

Lanjut dia, kalau penundaan ini karena vaksin seharusnya pemerintah  bertanggung jawab mengapa memberikan vaksin yang belum terverifikasi oleh WHO.

"Dan pemerintah pun baik Presiden maupun kementrian dapat bernegoisasi kepada pemerintah Arab Saudi terutama masyarakat yang untuk masuk daftar tunggu haji ini yang belum divaksin," jelas dia.

Sehingga bagi calon jemaah haji yang belum divaksin bisa divaksin dengan vaksin yang diinginkan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Jadi ada kesempatan pemerintah menyiapkan vaksin untuk calon jemaah yang belum divaksin sinovac ini," ungkap dia.

Namun, semua tergantung dari keseriusan pemerintah Indonesia untuk bisa memperjuangan kuota haji karena pemerintah Arab Saudi telah membuka walaupun dengan pembatasan seperti ini.

"Kalau alasannta hanya vaksin tak masuk akal karena hampri semua yang divaksin saat ini kalangan tertentu seperti PNS, Nakes, Kepolisi, TNI sedangkan yang swasta belum dan sebagian besar calon jemaah haji dari swasta," ungkap dia.

Karena itu, banyak cara atau jalan bisa mendapatkan kuota haji asalkan pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kita harap pemerintah bisa melakukan ini karena Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia," tuturnya.