Breaking News:

Berita Palembang

Resmi Dideklarasikan secara Nasional, Mantan Ketua Bapilu PAN Jabat Partai Ummat Sumsel

Partai Ummat, besutan Amien Rais akhirnya secara resmi telah dideklarasikan, Kamis (29/4/2021). Ini jajaran pengurus DPW partai Ummat Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Jajaran pengurus DPW partai Ummat provinsi Sumsel saat deklarasi serentak secara virtual di Hotel Swarna Dwipa Palembang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--- Partai Ummat, besutan Amien Rais akhirnya secara resmi telah dideklarasikan, Kamis (29/4/2021) atau bertepatan dengan 17 Ramadhan 1442 H.

Acara tersebut ditayangkan di akun YouTube Amien Rais Official pada pukul 13.00 WIB. 

Di Sumsel sendiri, jajaran pengurus DPW partai Ummat Sumsel mengikuti acara deklarasi secara virtual di Hotel Swarna Dwipa Palembang, yang dilaksanakan secara sederhana.

Mantan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) provinsi Sumsel, Niko Fransisco, ditunjuk langsung melalui mandat dari Amien Rais untuk menahkodai partai Ummat Sumsel.

Baca juga: PAN Sebut Perbedaan Partainya Dengan Partai Ummat yang Baru Dideklarasikan Amien Rais

Nico sendiri mengungkapkan, dari 17 Kabupaten/ kota se Sumsel saat ini partai Ummat sudah terbentuk struktur kepengurusan DPD kecuali OKU Timur.

"Deklarasi hari ini dilakukan serentak di 34 provinsi se Indonesia. Tadi sudah dilaksanakan dan pak Amien Rais sudah menyampaikan langsung serta susunan struktur kepengurusan pusat," kata Nico didampingi Sekretaris DPW Fitra Jaya Purnama, Ketua Majelis Pengawas Partai Wilayah M Wiratama Yudha dan jajaran pengurus lainnya.

Dijelaskan mantan ketua DPD PAN Lahat ini, untuk kepengurusan di Sumsel, pihaknya menargetkan dalam waktu dekat sudah mencapai 100 persen terbentuk.

"Yang pasti, sebentar lagi akan kita keroyok bersama agar terbentuk 100 persen kepengurusan di Sumsel, sekarang kita lagi menggalang ke kecamatan- Kecamatan yang ada," capnya.

Nico mengungkapkan, jika saat ini kepengurusan DPW Sumsel sudah dibentuk, namun kepengurusan sementara masih ramping dulu. Hal ini, agar saat verifikasi faktual oleh Kemenkumham dan KPU lebih mudah.

"Bisa saja nantinya dirombak sesuai kebutuhan daerah masing- masing," terangnya.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved