Breaking News:

Berita OKU Timur

OKU Timur Zona Merah, Epidemiolog Sumsel Minta Pemerintah Kabupaten dan Kota Lain Waspada

Jangan sampai mudik dari daerah risiko tinggi ke daerah risiko rendah lalu mengubah zonasi karena virus yang dibawa pemudik.

TRIBUNSUMSEL.COM/LINDA
Ahli Epidemiologi dari Universitas Sriwijaya Iche Andriani Liberty menyampaikan perubahan zonasi di OKU Timur harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumsel agar selalu waspada. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG — Setelah kota Palembang, kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dikategorikan sebagai daerah zona merah penyebaran Covid-19.

Berdasarkan data laporan harian Situasi Perkembangan Covid-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, kasus konfirmasi tercatat sebanyak 689, suspek 1.293, meninggal 38, sembuh 511, dan probable 25.

Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriany Liberty, mengatakan, perubahan zonasi di OKU Timur harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumsel agar selalu waspada dan tidak lengah selama pandemi belum berakhir.

"Saat ini OKU Timur zona merah. Padahal, sempat risiko rendah terus naik lagi menjadi zona risiko tinggi. Jangan sampai kabupaten dan kota lain yang saat ini risiko rendah malah ikut menjadi tinggi," katanya, Kamis (29/4/2021).

Menurut Iche, perubahan zona di OKU Timur harus cepat dilakukan pengoptimalan upaya sebab jika tidak bisa berpotensi menjadi fenomena gunung es karena hanya beberapa kasus yang tampak di permukaan karena rendahnya pemeriksaan (testing).

"Jangan sampai seperti itu sehingga muncullah kasus berat dan meninggal," ujarnya.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H di saat mobilitas masyarakat tinggi karena perjalanan dari daerah zona risiko tinggi ke daerah asal yang termasuk ke daerah zona risiko rendah juga harus diwaspadai sebagai media penularan kasus.

"Jangan sampai mudik dari daerah risiko tinggi ke daerah risiko rendah lalu mengubah zonasi karena virus yang dibawa pemudik," terang Iche.

Dia meyakini, masyarakat mungkin merasa bingung dengan adanya larangan mudik dari pemerintah pusat, namun mudik lokal antar kabupaten dan kota dalam provinsi diperbolehkan.

"Saya berharap kebijakan pusat dan daerah selaras, tetapi dari kebijakan gubernur soal mudik harus ada surat tes antigen dan disediakan gratis bila tidak ada dapat meminimalisasi penularan akibat mudik," kata Iche.(sp/jati)

Baca juga: I Ketut Bayu, Adik Brimob asal OKU Timur yang gugur di Papua Dapat Rekomendasi Jadi Anggota Polri

Baca juga: Polisi Telusuri Harta Ateng, Bandar Sabu Kelas Kakap di Tangga Buntung

Ikuti Kami di Google Klik

Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved