Breaking News:

Berita Palembang

Anggota DPRD Sumsel Ungkap Banyak Perusahaan Tak Berdayakan Tenaga Kerja Lokal

Perda No 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Daerah, disebutkan perusahaan di daerah, harus memberdayakan tenaga kerja lokal.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) VII meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Pagaralam, David Hadrianto Aljufri. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) VII meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Pagaralam, David Hadrianto Aljufri menemukan banyaknya keluhan warga Kabupaten Lahat, terkait tidak diberdayakannya tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah itu.

Keluhan itu diterima oleh khususnya anggota DPRD Sumsel Dapil VII saat reses, beberapa waktu lalu.

Menurut David, perusahaan yang dikeluhkan warga Lahat tersebut, mayoritas bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan.

"Saat kami reses di Lahat, banyak pertanyaan warga setempat tentang banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Lahat, padahal di Perda No 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Daerah, disebutkan perusahaan di daerah, harus memberdayakan tenaga kerja lokal, khususnya untuk tenaga kerja yang sifatnya bukan tenaga tekhnis, seperti bagian keamanan dan lainnya," ungkap David, Jumat (9/4/2021).

Terkait hal itu kata David, mereka akan segera mendatangi perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan di Lahat yang diklaim tidak memberdayakan tenaga kerja lokal.

"Masyarakat di sana banyak yang mengadu ke kita bahwa mereka hanya menjadi korban, dalam hal ini maksudnya hanya menjadi penonton, sementara daerah mereka digunakan. Oleh karena itu, kita akan segera mendatangi perusahaan tersebut, untuk mengetahui apakah hal ini benar terjadi, atau apakah perusahaan tidak memahami Perda No 6 itu atau memang perusahaan yang cuek," tandasnya.

Mengenai sanksi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Empat Lawang ini memastikan, jika perusahaan terbukti mengabaikan, jelas akan ada sanksi yang diberikan.

"Jelas ada sanksi, di Perda itu dijelaskan. Namun saya lupa sanksinya apa," pungkas mantan ketua DPRD Empat Lawang ini.

Ikuti Kami di Google Klik

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved