Breaking News:

Berita Palembang

BNNP Sumsel: Banyak Masyarakat yang Kepeduliannya Rendah dengan Bahaya Narkoba

Meskipun sudah banyak yang ditangkap dan dihukum karena narkotika, namun peredaram narkoba masih marak di tengah masyarakat.

Istimewa
Kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel, Ika Wahyu Hindaryati 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Meskipun sudah banyak yang ditangkap dan dihukum karena narkotika, namun masyarakat masih banyak yang melakukan hal tersebut.

Seperti baru-baru ini di Musi Banyuasin narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 kg dibawa menggunakan kendaraan motor.

Menurut Kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)  Sumsel Ika Wahyu Hindaryati, hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kepeduliannya rendah dengan bahaya narkoba ini.

"Selain faktor ekonomi ketegasan dari para pejabat tinggi dan pimpinan daerah juga sangat diperlukan dalam sinergi memberantas peredaran narkoba," kata Ika saat dikonfirmasi Tribun Sumsel, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, ternyata hukuman tidak menjadikan efek jerah. Malah mereka masih bisa mengedarkan dan mengendalikan narkoba dari dalam lapas.

"Untuk itu perlu diberantas juga oknum yang membekingi bandar dengan tindakan yang tegas," ungkapnya.

Menurutnya, perlu membangkitkan kepedulian dan sikap gotong royong masyarakat dan pemerintah, dalam mengatasi permasalahan narkoba mulai dari tingkat desa dengan program Desa Bersinar.

"Kita sudah sering mensosialisasikan baik di lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat suda kita lakukan sosialisasi," katanya.

Menurutnya, andaikan penanganan darurat narkoba ini layaknya penanganan Covid-19, yaitu 8 persen  anggaran disisihkan untuk covid.

Lalu kenapa tidak untuk penanganan narkoba?

"Anggaran Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) masih minim," cetusnya.

Harusnya, ini sudah disediakan semua desa ada dari kebijakan kementrian desa nomor 20 tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa. T

api implementasinya masih belum ada.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved