Kim Jong Un Perintahkan Koruptor Ditembak Mati Depan Umum, Anak Koruptor Diasingkan, Hartanya Disita
Seorang manajer pemerintahan di Korea Utara yang melakukan korupsi dieksekusi mati hingga anak dan hartanya disita.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Korea Utara sudah menerapkan koruptor ditembak mati disaksikan di depan masyarakat.
Tembak mati koruptor ini dilakukan agar tidak ada lagi pejabat yang berani korupsi di Korea Utara.
Terbaru, seorang manajer pemerintahan di Korea Utara yang melakukan korupsi dieksekusi mati hingga anaknya diasingkan serta hartanya disita negara.
Orang itu menjabat sebagai Manajer Kantor Kehutanan di Provinsi Chagang, menurut laporan Daily NK pada Rabu (23/3/2021).
Manajer itu dieksekusi di depan umum atas tuduhan penyelundupan sejumlah besar pohon ke China selama 5 tahun terakhir, untuk memperkaya diri sendiri.
Pada 19 Maret lalu, seorang sumber mengatakan kepada Daily NK bahwa: "Menurut pengumuman oleh kantor kehutanan Kabupaten Chosan, manajer kantor kehutanan, keluarga mereka, dan pejabat dari pemerintah kabupaten dan provinsi menghadiri eksekusi seorang pria berusia 50-an bernama Kang."
"Dia adalah manajer dari kantor kehutanan setempat," jelas sumber itu.
Menurut sumber, awal mula eksekusi ini karena Kongres Partai Kedelapan mengungkap skandal korupsi Kang.
Setelah itu, kantor kejaksaan provinsi meluncurkan pemeriksaan ke Kantor Kehutanan Chosan.
Diketahui Kantor Kehutanan Chosan bertugas menghasilkan kayu untuk mendukung pertambangan di Tambang Batubara Jikdong di Sunchon, Provinsi Pyongan Selatan.
Namun ternyata hasil pemeriksaan mengungkap dinas ini bahkan gagal memenuhi 50 persen dari targetnya.
Sebanyak 7 orang dari departemen inspeksi ekonomi kantor kejaksaan provinsi menemukan Kang mengirim kayu ke perbatasan Wiwon.
Kayu-kayu itu kemudian diselundupkan ke China dan hal ini telah dilakukan selama 5 tahun terakhir.
Kang menggunakan uang hasil korupsi itu untuk menyekolahkan ketiga anaknya di universitas bergengsi di Pyongyang.
Dia juga membeli apartemen mewah senilai USD 100.000 (sekira Rp1,4 miliar) di ibu kota agar bisa tinggal di sana.
