Breaking News:

Berita Politik

Partai Demokrat Sumsel Ajukan Pengaduan dan Pelindungan Hukum ke Polda Sumsel,Ini 6 Poin Disampaikan

Sekitar 10 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel, Jumat (19/3/2021) mendatangi Mapolda Sumsel.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel, Jumat (19/3/2021) mendatangi Mapolda Sumsel. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sekitar 10 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel, Jumat (19/3/2021) mendatangi Mapolda Sumsel.

Perwakilan pengurus yang dikomandoi Sekretaris DPD MF Ridho, secara resmi menyampaikan Surat Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum kepada Kapolda Sumsel.

Mereka diterima Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Kombes Pol Hisar Sialagan dan Kasubid Penmas Bidhumas Polda Sumsel, AKBP Iraliansyah dan Wadir Intelkam Polda Sumsel, AKBP Dwi Mulyanto.

Menurut Wakil Ketua DPD partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, pihaknya mengajukan pengaduan dan permohonan perlindungan hukum ke kepolosian, demi menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

"Ini dilakukan serentak serentak se Sumsel, sebagai bentuk mengantisipasi mempertahankan marwah partai dibawah kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dan antisipasi penggunaan lambang partai oleh pihak KLB, mengingat mereka dikabarkan akan membangun kantor- kantor partai di daerah," kata Firdaus.

Diungkapkan Firdaus, terdapat 6 poin yang disampaikan pihaknya ke Polda Sumsel.

"Pertama, kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dimana Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 Tanggal 19 Februari 2021). Dimana Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono," jelasnya.

Kedua, lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) diungkapkan Firdaus, telah didaftarkan dan diakui negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027.

Pengesahan dimaksud menyatakan pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

"Ketiga, bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sidolangit, Sumatera Utara, dimana baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum Dan HAM RI Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaranan Negara (poin 1 dan 2)," tandasnya.

Poin keempat, bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal akan mengatasnamakan Kepengurusan DPP PD, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC), menggunakan Lambang (atribut partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

Kelima, untuk mengantisipasi hal tersebut diatas (poin 4), jika hal ini terjadi pihaknya mohon kepada Polda Sumsel untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihaknya, dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

"Keenam, penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal seperti tersebut di atas dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)," tukasnya.

Dilanjutkan Firdaus dalam kesempatan itu pihak Kepolisian sendiri diungkapkannya, menindaklanjuti pengaduan dan pelindungan hukum ke Kapolda Sumsel.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved