Breaking News:

Kapolri dan Menpora Dikritik Keras Jelang Bergulirnya Piala Menpora Disebut Tabrak 2 Aturan

Kapolri dan Menpora Dikritik Keras Jelang Bergulirnya Piala Menpora Disebut Tabrak 2 Aturan

Bolasport
Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2021). Kapolri memberi izin pelaksanaan Piala Menpora 2021. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Langkah untuk bergulirnya sepakbola di Indonesia tampaknya terus menjadi perhatian.

Jelang bergulirnya Piala Menpora.

Kapolri dan Menpora malah mendapatkan kritikan keras.

Indonesia Police Watch (IPW) kembali mengkritik sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menpora Zainudin Amali yang tak taat dan tak menghargai serta menabrak Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Mendagri tentang Covid 19 terkait izin pelaksanaan Piala Menpora yang akan berlangsung pada Minggu (21/3/2021) besok.

"Jika Kapolri saja tidak patuh, tidak menaati, dan menabrak Keppres maupun Instruksi Mendagri, bagaimana masyarakat mau patuh pada ketentuan protokol kesehatan?" ujar Ketua Presidiun IPW Neta S Pane dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (20/3/2021).

Masyarakat, dikatakan Neta, tentu akan bersikap seenaknya, sebab masyarakat melihat para petinggi negara juga tidak menggubris ketentuan pemerintah.

"Kapolri dan Menpora seharusnya menyadari bahwa status Covid¬19 sebagai bencana nasional belum dicabut pemerintah Jokowi," sambung Neta.

Adapun status bencana nasional itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres itu diteken pada 13 April 2020 dan masih berlaku hingga saat ini.

"Lalu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, yang kemudian diperpanjang dan diperluas," tambahnya.

Kalau sebelumnya, Neta menyebut PPKM hanya di wilayah Jawa dan Bali, sekarang ini  pemerintah memperluas wilayahnya hingga Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Halaman
123
Editor: Slamet Teguh
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved