Polres OKU Timur Launching Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Setelah berhasil mencapai zona integritas wilayah bebas korupsi sebagaimana ditetapkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada tahun 2020, Polres OKU Timur kali ini mencanangkan zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 2021.

Acara launching pencanangan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan pada Senin (15/03/2021) sekitar pukul 09.00 WIB di Halaman Mapolres OKU Timur.

Pada launching acara tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Bupati OKU Timur H Lanosin ST, Ketua DPRD OKU Timur H Beni Defitson, SIP, MM, dan beberapa pejabat di wilayah OKU Timur lainya beserta toko adat dan toko agama setempat.

Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon, SIK, MH, mengatakan, acara launching zona integritas menuju WBBM ini dilakukan untuk menindaklanjuti pencapaian Polres OKU Timur pada tahun sebelumnya yang mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB.

"Pada 2021 ini ingin mewujudkan Polres OKU Timur sebagai zona bersih melayani, upaya yang dilakukan yakni berupa manajemen perubahan, penataan sistem pelaksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata orang nomor satu di Polres OKU Timur ini. Senin (15/3/2021).

Baca juga: Pengurus DPD PKS Palembang Dilantik, Ini Target Hingga 2025 Mendatang

Baca juga: Perkembangan E-Tilang di Palembang, Bakal Pasang Kamera Pemantau di Jalan Lurus, Selain Persimpangan

Dijelaskan Kapolres, mereka akan proaktif kepada masyarakat untuk terus mencegah tindak kejahatan yang terjadi di wilayah OKU Timur.

"Kita juga akan meningkatkan pelayanan sebagaimana diungkapkan bapak Kapolri agar lebih memperhatikan kaum disabilitas," ujar AKBP Dalizon.

Selanjutnya Kapolres juga menjelaskan, bahwa pengawasan terhadap jajaran anggota di lingkungan Polres OKU Timur juga akan ditingkatkan.

"Dalam penguatan pengawasan, kami berkomitmen untuk mengawasi personel juga, dan jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran peraturan perundang - undangan ataupun melanggar peraturan internal polri itu sendiri akan ditindak," tegasnya.

Ikuti Kami di Google Klik