KLB Kudeta yang Dilakukan Moeldoko Sia-sia, Pemerintahan Jokowi Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Meski sudah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, namun pemerintahan tak mengakuinya. Pemerintahan Jokowi sampai saat ini mengakui AHY

Instagram/Kompas.com
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras tindakan Moeldoko yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat. 

TRIBUNSUMSEL.COM -Kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan barisan para mantan kader Demokrat terbilang sia-sia.

Meski sudah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, namun pemerintahan tak mengakuinya.

Pemerintahan Jokowi sampai saat ini mengakui AHY adalah pimpinan sah Ketum Demokrat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa ( KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019)
Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019) ((KOMPAS.com/Ihsanuddin))

Baca juga: Tak Mau Seperti Moeldoko, Jenderal Gatot Enggan Kudeta AHY: Saya Jadi KASAD Atas Jasa SBY

Baca juga: Sama-sama Punya Rumah di Bogor, Penampakan Rumah Okie Agustina dan Pasha Ungu, Siapa Paling Mewah?

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. (Tangkap Layar Kompas TV)

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.

Selama KLB Partai Demokrat erlangsung, di twitter sejak 3 Februari lalu, mengungah foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY.
Selama KLB Partai Demokrat erlangsung, di twitter sejak 3 Februari lalu, mengungah foto lawas ketika Moledoko mencium tangan SBY. (istimewa/twitter)

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. 

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, di KLB, Jumat.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved