Nasib Partai Demokrat Kini ada di Tangan Presiden Jokowi : Dukung Moeldoko SK Menkumham Pasti Keluar

TRIBUNSUMSEL.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deliserdang saat ini masih menunggu SK dari Menkumham.

Partai Demokrat terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Moeldoko.

Diketahui, drama konflik Partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) kemarin telah memunculkan dualisme kepengurusan.

Hal itu setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko unggul pemilihan dibanding Marzuki Alie.

Sementara itu, Marzuki Alie disahkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Namun di satu sisi, Partai Demokrat kubu AHY tak terima dengan adanya KLB tersebut.

AHY menegaskan bahwa KLB itu adalah abal-abal dan tak sah.

Selain itu, AHY juga meminta Jokowi dan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sedang terjadi di kubu Partai Demokrat.

Wakil Sekretaris Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, saat ini pengesahan tentang hasil putusan Kongres Luat Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko ada tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

Jansen Sitindaon menunggu langkah Jokowi menanggapi permasalahan Partai Demokrat tersebut.

Karena menurut Jansen Sitindaon, kini keputusan terkait masalah Demokrat itu ada di tangan Presiden Jokowi.

Baik dikeluarkan atau tidaknya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Presiden Jokowi Disebut Tak Akan Pecat Moeldoko Meski Kudeta Partai Demokrat Sudah Tahu Sama Tahu

Baca juga: Max Sopacua Tak Bisa Sebut Nama Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat Saat Ditanya Andi Mallarangeng

Baca juga: Ketua DPC Ini Ngaku Diiming-imingi Uang Puluhan Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Pilih Setia Pada AHY

AHY minta ini ke Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemintaan pihaknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang ditejadi di kubu Partai Demokrat.

Hal itu diutarakan dirinya saat konferensi pers guna menanggapi KLB yang terjadi siang tadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Diketahui dalam KLB yang dinilai ilegal oleh AHY tadi telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Dia menuturkan, bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai inkonstitusional dalam segi aturan hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Partai Demokrat.

Di mana yang dimaksud konstitusi di Partai Demokrat menurut AHY yakni adanya AD/ART yang mengatur, terlebih soal KLB.

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY.

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi siang tadi seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut.

Seluruhnya kata AHY dikonfrimasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB yang terjadi juga didasari oleh niat yang buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.

Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tidak tinggal diamatas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Nasib Partai Demokrat Kini di Tangan Presiden Jokowi: Jika Dukung Moeldoko SK Menkumham Pasti Keluar.