Nasib Partai Demokrat Kini ada di Tangan Presiden Jokowi : Dukung Moeldoko SK Menkumham Pasti Keluar
Nasib Partai Demokrat Kini ada di Tangan Presiden Jokowi : Dukung Moeldoko SK Menkumham Pasti Keluar
TRIBUNSUMSEL.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deliserdang saat ini masih menunggu SK dari Menkumham.
Partai Demokrat terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Moeldoko.
Diketahui, drama konflik Partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) kemarin telah memunculkan dualisme kepengurusan.
Hal itu setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Moeldoko unggul pemilihan dibanding Marzuki Alie.
Sementara itu, Marzuki Alie disahkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Namun di satu sisi, Partai Demokrat kubu AHY tak terima dengan adanya KLB tersebut.
AHY menegaskan bahwa KLB itu adalah abal-abal dan tak sah.
Selain itu, AHY juga meminta Jokowi dan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sedang terjadi di kubu Partai Demokrat.
Wakil Sekretaris Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, saat ini pengesahan tentang hasil putusan Kongres Luat Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko ada tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) .
Jansen Sitindaon menunggu langkah Jokowi menanggapi permasalahan Partai Demokrat tersebut.
Karena menurut Jansen Sitindaon, kini keputusan terkait masalah Demokrat itu ada di tangan Presiden Jokowi.
Baik dikeluarkan atau tidaknya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca juga: Presiden Jokowi Disebut Tak Akan Pecat Moeldoko Meski Kudeta Partai Demokrat Sudah Tahu Sama Tahu
Baca juga: Max Sopacua Tak Bisa Sebut Nama Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat Saat Ditanya Andi Mallarangeng
Baca juga: Ketua DPC Ini Ngaku Diiming-imingi Uang Puluhan Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Pilih Setia Pada AHY
AHY minta ini ke Jokowi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemintaan pihaknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang ditejadi di kubu Partai Demokrat.