Serikat Pekerja Pegadaian Tolak Holding Pegadaian dan 2 Perusahaan Lainnya
Dilansir dari Kompas.com, Menteri BUMN Erick Thohir berencana mensinergikan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Penulis: Melisa Wulandari | Editor: Prawira Maulana
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dilansir dari Kompas.com, Menteri BUMN Erick Thohir berencana mensinergikan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PMN) dan PT Pegadaian.
Sinergi tersebut dilakukan demi mengembangkan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Menurut mantan bos Inter Milan itu, saat ini bisnis model PMN dan Pegadaian sangat bagus. Namun, pembiayaan yang diberikan berjangka panjang dan memiliki biaya tinggi.
Sementara itu, Pemimpin Cabang Pegadaian Sekip Palembang, Joko Prasetyo mengatakan saat dibincangi Tribun di ruangannya menolak rencana aksi holding yang akan dilakukan pemerintah.
"Saya pribadi menolak adanya rencana pemerintah ini bukan berarti membangkang. PT Pegadaian (Persero) ini perusahaan yang mandiri, usianya tak lagi muda sudah 120 tahun melayani masyarakat Indonesia," kata pria yang juga menjabat Ketua DPD Serikat pekerja kanwil Palembang ini, Jumat (5/3/2021).
Pria yang sudah 28 tahun bekerja di PT Pegadaian (Persero) ini mengatakan bahwa PT Pegadaian melayani masyarakat menengah ke bawah bahkan memberikan pinjaman dari Rp50 ribu.
"Kami melayani masyarakat itu udah ratusan tahun dan tidak pernah rugi. Kemudian asetnya terus meningkat, kami para serikat pekerja Pegadaian berpikir Pegadaian berdiri mandiri saja dan Pegadaian juga selama ini tidak pernah menyusahkan pemerintah," jelasnya.
Dia meminta agar pemerintah meninjau ulang kembali aksi holding ini jangan terlalu terburu-buru.
"Pada 28 Februari sampai 2 Maret lalu digelar Rakornas di Grand Mercure Jakarta yang datang 3 perwakilan DPD serikat pekerja Pegadaian seluruh Indonesia dan dihadiri oleh Dirut Pegadaian serta seluruh pemimpin wilayah seluruh Indonesia," jelasnya.
Dia berharap Pegadaian tidak usah diholding cukup diberikan penyertaan modal dari pemerintah atau pegadaian bisa melakukan go publik (jadi perusahaan go publik) yang bisa menjual saham.
"Intinya sekarang pegadaian berhadapan dengan manajemen pegadaian. Hasilnya serikat pekerja pegadaian tetap menolak holding, ekonomi itu dikelola secara mandiri bukan diholding," katanya. (Elm)
