Breaking News:

Gugatannya Hasil Pilkada PALI Berlanjut, Ini Tanggapan Cabup Devi Harianto

 Sebanyak 32 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala daerah (Pilkada) 2020, salah satunya Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (P

Arief Basuki
Calon Bupati dan wakil Bupati PALI nomor urut 01 Devi Harianto- Darmadi Suhaimi. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG, - Sebanyak 32 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala daerah (Pilkada) 2020, salah satunya Pilkada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di provinsi Sumsel, melaku ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian yang akan akan digelat pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon Bupati dan wakil Bupati  PALI nomor urut 01 Devi Harianto- Darmadi Suhaimi sendiri, mengaku optimisi nantinya MK memutus apa sesuai tuntutan mereka, dan membalikan keadaan yang ada saat ini.

“ Pada prinsipnya ya alhamdulilah , kita menghadirkan saksi –saksi dengan fakta-fakta yang kami dapatkan, pada dasarnya disitu gugatan kita bukan yang lain tapi PSU (pengumutan suara ulang), dimana ada satu orang memiliki 2 kali dan itu terjadi di beberapa TPS, “ kata Devi, didampingi Darmadi di Palembang.

Selain itu, pihaknya memukan kejanggalan suara yang timbul C1 dengan absensi yang hadir itu beda, sehingga banyak surat suara keluar dengan absesnsi yang hadir, dan hak itu menjadi pertanyaaanya siapa yang memilih.

“ Disitu ada kelebihan  suara, ” jelasnya.

Ditambahkan ketua DPC Demokrat Kabupaten PALI ini, temuan di absensi ditandatangani oleh penyelenggara pemilu dengan tanda tangan sama. Padahal, apapun bentuknya, apapun permintaan  pemilih tidak di bolehkan penyelenggara menandatangani absensi itu.

“Jadi sesuai permohonan kita, untuk bisa dilaksa akan PSU di seluruh kecamatan tapi ada beberapa TPS yang kita ajukan, sekitar 54 TPS,” jelasnya.

Ia mengakui akan ada bukti tambahan yang akan diajukan ke MK nantinya, tapi prinsipnya yang telah pihaknya daftarkan, itulah TPS yang bermasalah.

"Kita tidak ada waktu saat itu, karena kami diberi 2 hari, 3 hari setelah KPU pleno menetapkan suara (Senin), dan hari Rabu masuk jam 00.00 jadi terdeteksi tim 54 TPS di 5 kecamatan tapi banyak lagi, tapi kami lihat waktunya habis , kami masukkan yang terdeteksi lalu daftarkan ke MK,” jelasnya.

Dijelaskan mantan anggota DPRD Muara Enim dan PALI ini, 54 TPS tersebut ada yang dukungan mereka menang tapi ada juga yang kalah.

“ Bukan masalah menang kalah, tapi penyelenggara disitu yang tidak jelas, ada beberapa TPS kita menang mutlak, tapi ada tambahan  suara yang tidak sesuai dengan absensi,” tuturnya.

Untuk jadwal sidang di MK tanggal 15, 17 Februari putusan sela (dilanjutkan atau tidak untuk pokok perkara, memenuhi syarat atau tidak).

“ Alhamdulilah kita lanjut ke pokok perkara,” capnya.

Sedangkan jadwal putusan MK di tanggal 19 sampai 24 Maret 2021 tapi untuk  tanggal 19 februari sampai 18 Maret masuk di pokok perkara persidangan.

“ Harapan kita di MK  sesuai fakta, gugatan kita  meminta menggugurkan  keputusan KPU dan kedua melaksanakan PSU sesuai di gugatan, kalau optimis , otimatis optimis,” pungkasnya.

 
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved