AHY Ungkap Fakta, Presiden Jokowi Disebut Tidak Mengetahui Isu Kudeta Posisi Ketum Partai Demokrat

TRIBUNSUMSEL.COM - Meski sudah berjalan beberapa pekan.

Nyatanya isu kudeta pada posisi Ketua Umum Partai Demokrat hingga kini masih menjadi pembahasan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sejumlah fakta baru pada kasus ini.

AHY menyebut gerakan pengambilalihan Partai Demokrat diduga tak diketahui Presiden Joko Widodo meski diduga ada pihak Istana yang terlibat.

AHY mengaku telah mendapat sinyal bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu-menahu adanya gerakan itu.

Menurut AHY, kudeta itu diduga melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Hal itu disampaikan AHY dalam pesan kepada pengurus tingkat pusat dan daerah serta semua kader Partai Demokrat, Rabu (17/2/2021).

"Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader," kata AHY dalam pesan tersebut.

AHY pun menyatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup baik.

Ia mengatakan, memang ada pihak yang ingin memecah belah hubungan baik antara Jokowi dan SBY dengan menggulirkan isu kudeta di Partai Demokrat.

"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik, tetapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.

Baca juga: Partai Demokrat Marah, Sebut Pernyataan Marzuki Alie Soal SBY-Megawati Merupakan Statement Hantu

Baca juga: Demokrat Sindir Pemerintah Lagi Sebut Heran Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu

Baca juga: SBY Disebut Terima Dana Rp 9 M Untuk Bangun Museum SBY ANI, Politikus Demokrat, Andi Arief Marah

Menurut AHY, ia masih terus memantau dan menerima laporan dari para kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat.

Ia menuturkan, awalnya para pelaku gerakan berusaha memengaruhi para pemilik suara dengan memengaruhi pengurus DPD dan DPC serta para mantan pengurus.

Lalu, kata AHY, para pelaku gerakan mengeklaim telah mengumpulkan puluhan bahkan ratusan suara untuk dapat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB), padahal hanya tipuan.

Kemudian, para pelaku gerakan menggunakan alasan KLB karena faktor internal.