Breaking News:

Berita Prabumulih

Ridho Minta OPD Tak Boleh Dinas Luar Tanpa Izin Dewan, Ini Tujuannya

Ridho Yahya meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak melakukan dinas luar daerah jika tidak ada izin dari DPRD Prabumulih.

TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Walikota Prabumulih, Ridho Yahya saat menyampaikan jawaban Walikota terhadap pemandangan umum anggota dewan atas lima Raperda dan pembentukan Alat Kelengkaan Dewan (AKD) di paripurna DPRD Prabumulih, Rabu (17/2/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Setelah sempat tertunda selama dua pekan lantaran pada paripurna sebelumnya tidak qorum.

Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Walikota terhadap pemandangan umum anggota dewan atas lima Raperda dan pembentukan Alat Kelengkaan Dewan (AKD) digelar jajaran DPRD Prabumulih, Rabu (17/2/2021).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE dan wakil 1 H Ahmad Palo SE, wakil 2 Ir Dipe Anom tersebut dihadiri Walikota Prabumulih H Ridho Yahya dan Wakil Walikota H Andriansyah Fikri.

Kepada wartawan usai mengikuti paripurna Ridho Yahya mengungkapkan meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak melakukan dinas luar daerah jika tidak ada izin dari DPRD Prabumulih.

Baca juga: Lima Kader Bakal Perebutkan Kursi Ketua DPC PPP Prabumulih

"Agar pembahasan raperda berjalan optimal dan tepat waktu ya sama seperti BPK, kalau belum ada izin tidak boleh DL (dinas luar). Sama seperti ini kalau tidak ada izin dari anggota dewan mereka tidak boleh dinas luar," ungkap Ridho.

Lebih lanjut orang nomor satu di kota Prabumulih ini mengatakan jawaban terkait pandangan umum dewan mengenai lima raperda telah disampaikan dan pihaknya meminta ada empat lagi raperda yang perlu dimasukkan.

"Ada empat Raperda tambahan terbaru yang kita usulkan dan kita mohon dimasukkan oleh kawan-kawan dewan karena itu juga sangat mendesak," jelasnya.

Adapun empat Raperda yang baru diusulkan tersebut yakni Perda salat dan Baca Tulis Alquran (BTA), Perda rencana detail tata kota, Perda itu sudah ditanyakan oleh KPK, Perda protokol kesehatan dan terakhir Perda pengembangan industri.

"Kita tambahkan empat raperda itu, Perda BTA perlu kita usulkan agar jika walikota kedepan tidak peduli agama tapi program BTA tetap dapat berjalan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE didampingi Wakil Ketua I dan II, H Ahmad Palo SE dan Ir Dipe Anom mengungkapkan pihaknya melanjutkan paripurna internal dengan agenda pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Usai paripurna penyampaian jawaban walikota, kita langsung paripurna pembentukan AKD dan terbentuk tiga pansus (panitia khusus)," ujarnya.

Palo menjelaskan, Pansus I akan membahas 3 raperda, pansus II akan membahas 1 raperda dan pansus III membahas 1 raperda. "Selanjutnya setelah terbentuknya pansus ini, seluruhnya akan langsung bekerja melakukan pembahasan bersama OPD terkait," ungkapnya

Penulis: Edison
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved