Sekjen Demokrat Sebut Nasib Partai Jika GPKPD Diselenggarakan dan Moeldoko Jadi Ketum Baru

TRIBUNSUMSEL.COM - Masalah internal di Partai Demokrat tampaknya masih akan terus berlanjut.

Hal itu dimulai dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut bakal ada yang mengkudeta posisinya.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan para kader Demokrat akan bersedih jika Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) berhasil dilaksanakan dan menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi ketua umum yang baru. 

"Betapa sedihnya keluarga Demokrat jika GPKPD ini dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko jadi ketum baru merebut dari tangan ketum hasil kongres sah dan demokratis," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). 

Menurutnya jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, tentunya hal itu pasti tidak akan sesuai dengan konstitusi partai AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dan dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah. 

"Tapi apabila hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkum HAM atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," kata dia.

• Biodata Profil Andi Mallarangeng, Ibaratkan Jenderal Kudeta Wali Kota di Isu Ambil Alih Demokrat

• Jokowi Tak Balas Surat AHY, Sekjen Demokrat Sebut Ada Teki-teki Tersimpan, Tak Maksud Lawan Negara

• Demokrat Sayangkan Sikap Presiden Jokowi Tak Tanggapi Surat AHY : Pak Moeldoko itu Orang Istana

Anggota Komisi I DPR RI itu menuturkan nasib kelangsungan hidup dan masa depan partai berlambang mercy itu bisa jadi lain jika Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak cepat dalam mengambil tindakan. 

Sebab, banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika parpol di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di parpol yang bagaimanapun akhirnya melibatkan pemerintah. 

"Nasib Demokrat akan malang jika terjadi dua kepengurusan dua ketum yang kemudian duanya dianggap tidak sah negara. Jika skenario buruk itu terjadi Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang," ungkap Riefky. 

Oleh karenanya demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, Riefky mengatakan pihaknya akan menghadapi GPKPD agar kedaulatan kelangsungan hidup Demokrat tetap terjaga. 

"Kami apresiasi kader Demokrat yang telah lakukan deteksi dini dan lapor cepat ke DPP. Ini membuktikan Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan," tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jika KLB Ilegal Diselenggarakan Demokrat Bisa Tak Berpartisipasi di Pilkada dan Pemilu 2024.