Wabup Muratara Proaktif Komunikasi ke PLN agar Gardu Induk Terealisasi, Devi: Demi Listrik Bagus

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pembangunan Gardu Induk 150 kV Muara Rupit di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mangkrak.

Proyek pembangunan Gardu Induk Muratara berada di atas lahan seluas 3,39 hektar di Desa Lubuk Rumbai Baru, Kecamatan Rupit.

Sudah tiga tahun sejak peletakan batu pertama pada Februari 2018 lalu hingga Februari 2021 ini pembangunannya belum juga rampung.

Masyarakat bertanya-tanya kapan daerah ini memiliki Gardu Induk sendiri karena masih bergantung pada Gardu Induk Kota Lubuklinggau.

Akibatnya kualitas suplai listrik ke desa-desa pelosok di Bumi Beselang Serundingan kurang baik.

Untuk menjawab keinginan masyarakat, Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni proaktif berkomunikasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Devi mendatangi langsung PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Palembang.

"Kemarin saya proaktif berkoordinasi dengan PLN agar pembangunan Gardu Induk di Muratara segera terealisasi," kata Devi kepada Tribunsumsel.com, Jumat (5/2/2021).

Devi mengaku telah mendengarkan secara langsung kendala pembangunan Gardu Induk tersebut setelah dijabarkan Manager PT PLN UIP Sumbagsel.

Kendala yang menjadi isu utamanya, kata Devi, adalah masalah sosial yakni kurang mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Muratara sendiri.

Devi akan menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan Gardu Induk di Muratara demi kepentingan masyarakat.

"Hasil koordinasi kami, mereka pihak PLN siap melanjutkan pembangunan Gardu Induk, dengan syarat Pemda dan masyarakat mensupport."

"Kita Pemda harus menjamin masalah sosial dan keamanan serta kendala pembebasan lahan untuk Gardu Induk ini, agar pembangunannya bisa berlanjut lagi," kata Devi.

Ia berharap masyarakat mendukung penuh pembangunan Gardu Induk di Muratara, serta bersama-sama mengawasi dan menjaganya.

Devi meminta masyarakat tidak mengganggu kegiatan pembangunan Gardu Induk agar secepatnya bisa beroperasi.

"Tanah yang dilewat sekedar masuk mobil untuk membuat tapak tower itu jangan diminta duit," katanya.

Devi juga menegaskan kepada warga pemilik tanah agar pembabasan lahan tapak tower dipermudah, jangan meminta harga yang tidak masuk akal.

"Harganya itu ditentukan PLN berdasakan aturan yaitu dari penilaian KJPP, jika melebihi maka itu melanggar," tegasnya.

Lanjut Devi, setelah ia dilantik menjadi Bupati Muratara nanti akan mengumpulkan semua unsur untuk bersama-sama berkomitmen mendukung pembangunan Gardu Induk.

"Kalau saya dilantik nanti, semuanya harus menjadi bagian Gardu Induk agar listrik Muratara bagus," kata calon bupati pemenang Pilkada Muratara 2020 ini.