Polemik Pilkada Serentak Tetap 2024, Bagaimana Kans Kandidat Gubernur Sumsel Selain Herman Deru

Polemik Pilkada serentak yang tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh pemerintah, jelas akan merugikan kepala daerah di provinsi Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar, 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Polemik Pilkada serentak yang tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 oleh pemerintah, jelas akan merugikan kepala daerah di provinsi Sumsel yang saat ini menjabat, apalagi yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 seperti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Selain itu, terdapat 9 Kabupaten/ kota plus provinsi (Pilgub Sumsel) yang akan berakhir masa jabatannya pada 2023 mendatang jika berkaca dari hasil Pilkada 2018, yaitu Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan Prabumulih, kecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masa jabatannya berakhir pada Januari 2024.

Menurut pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar, dengan Pilkada dilaksanakan pada 2024 maka Bupati Muba saat ini Dodi Reza akan berjuang keras untuk bisa bersaing untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumsel, mengingat saat ini hanya Dodi yang dianggap kans terberat melawan petahana saat ini Herman Deru.

"Pilkada di Sumsel jika dilaksanakan 2024 memang ada beberapa daerah yang akan berakhir sebelum tahapan Pilkada, seperti di Muba masa PLT Bupatinya bisa mencapai 2 tahun dan Dodi tidak ada jabatan, maka otomatis ia tidak bisa mengangkat elektabilitas dari jabatan yang ada untuk bertarung di Pilgub Sumsel," kata Bagindo, Senin (1/2/2021).

Meski begitu, Bagindo mengungkapkan meski tidak menjabat kepala daerah, Dodi tetap diuntungkan dengan jabatannya sebagai ketua DPD Golkar Sumsel yang dipegangnya saat ini, mengingat dengan masa jabatan kepala daerah yang habis, kandidat tetap bisa menggerakkan mesin parpolnya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya.

Di Sumsel sendiri jika untuk menatap di Pilgub Sumsel, hanya ada beberapa kandidat yang memiliki potensi untuk bertarung, selain menjabat Bupati, Walikota dan Gubernur saat ini, mereka juga menjabat ketua parpol. Seperti Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) menjabat ketua DPW Nasdem Sumsel.

Lalu ada, Bupati OKI Iskandar menjabat ketua DPW PAN Sumsel, dan Walikota Palembang Harnojoyo menjabat ketua DPC Demokrat Palembang. 

"Keuntungan mereka nanti hanya ketua parpol setelah jabatan mereka sebagai kepala daerah habis, termasuk HD, Iskandar dan Harnojoyo yang selain menjabat kepala daerah mereka semua ketua parpol," tuturnya.

Dijelaskan Bagindo, nantinya yang akan menarik apakah Dodi kelak benar- benar dicalon sebagai gubernur Sumsel atau tidak, mengingat jabatannya sebagai Bupati Muba baru satu periode. Namun, jika berkaca dari Pilkada 2018 lalu Dodi pernah maju sebagai calon Gubernur Sumsel, maka partainya kemungkinan besar akan mendorongnya kembali.

"Otomatis (Dodi) dia akan maju pada gubernur, tapi apakah serta merta Golkar mendukungnya, karena disana ada kekuatan besar (faksi) lainnya (trah Kahar Muzakir), dan jika memang Golkar mengusung Dodi, apalah nanti solid atau nantinya ada calon lainnya yang dianggap lebi kuat, kita belum tahu," tuturnya.

Ditambahkan Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, memang kemenangan Herman Deru pada Pilgub 2018 lalu diraih setelah Deru tidak menjabat sebagai Bupati OKU Timur lagi (hampir lima tahun) dan ketua parpol, namun tetap menang. Hal itu dikatakan Bagindo, karena tidak ada kandidat lain selain Alex Noerdin yang habis massa jabatannya.

"Memang HD nganggur hampir lima tahun, ketika itu tidak ada kekuatan lain dan HD tetap menjaga popularitas dan elektabiktas, dengan tetap mencari mitra politik yang mendukung logistik yaitu Mawardi Yahya. Itukah kejelian HD, sehingga tetap eksis dan tetap memposisikan dirinya tidak berpihak parpol tertentu, sehingga figur dia tetap populer dan diterima," ucapnya.

Namun untuk saat ini, peta perpolitikan untuk Pilgub Sumsel kedepan sedikit lebih rumit, karena regulasi belum jelas apakah ada revisi atau tidak, sehingga rumit konstelasi politik di Sumsel.

"Yang jelas HD tetap diuntungkan dengan posisinya sebagai Gubernur petahana dan tetap berpeluang kembali, apalagi ia juga menjabat ketua partai, sehingga bargaining posising HD kuat dan ia terus menjaga elektabikitas sehingga tidak ada sebanding dengan kandidiat lainnya saat ini," tuturnya.

Mengingat dengan jabatan gubernur mudah diterima masyarakat, tinggal bagaimana 3 tahun kedepan pembangunan yang dilakukan terasa bagi masyarakat, karena kinerja bisa jadi alat kampanye. 

"Tapi, jika program pembagunan salah dan tidak dirasakan masyarakat serta ada kebocoran, hal itu jadi blunder bagi beliau," tandasnya.

Dilanjutkan Bagindo, meski nama- nama yang disebutkan itu berpeluang untuk maju Sumsel satu, namun tetap ada juga peluang diluar nama itu, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang dan dukungan parpol yang ada, khususnya yang tidak memiliki kandidat untuk dimajukan seperti partai Gerindra, PKB, PKS, hingga PDI Perjuangan.

"Kalau elit- elit politik di Sumsel peka dengan kondisi sekarang, maka akan muncul calon alteenatif, baik isu dan parpol pendukung . Paling nyata PDIP, PKB, PKS Gerindra tidak punya calon, tapi kalau tidak bisa membaca peluang, maka kekuatan elit politik lama yang bersiweran, dan dengan pola- pola lama juga," tukasnya.

Caption: pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved