AHY Sebut Ada Orang di Lingkaran Jokowi Berencana Kudeta Partai Demokrat, Eks Kader : Sangat Berani
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA -- Mantan kader Demokrat Ferdinand Hutahaen menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai tersebut secara paksa.
Diketahui, AHY menyebut informasi itu ia dapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."
"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY lewat konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.
Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 orang.
Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.
Serta, 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.
Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo."
"Untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," paparnya.
Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.
Menanggapi statemen AHY, mantan kader Demokrat Ferdinand Hutahaen menyebut hal tersebut sebagai tuduhan yang sangat berani.
"Tuduhan yang sangat berani menyebut lingkaran Jokowi," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).
Ferdinand menyebut, apabila tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, hal itu sama saja Demokrat menabuh genderang perang dengan Jokowi
"Kalau ini tak bisa dibuktikan, maka sama saja Demokrat menabuh genderang perang kepada Jokowi dan lingkarannya. Mengambil alih sebuah partai yang sudah sah kepengurusannya tidaklah mudah dan saya tak percaya lingkaran Jokowi terlibat hal begini," imbuhnya lagi.
Berikut ini susunan kepengurusan inti Partai Demokrat periode 2020-2025:
1. Ketua Umum: Agus Harimurti Yudhoyono
Wakil Ketua Umum
- Benny Kabur Harman
- Edhie Baskoro Yudhoyono
- Marwan Cik Asan
- Vera Febyanthy Rumangkang
- Willem Wandik
- Yansen Tipa Padan
2. Sekjen: Teuku Riefky Harsya
Wakil Sekjen
- Andi Timo Pangerang
- Putu Supadma Rudana
- Renanda Bachtar
- Ingrid Kansil
- Muhammad Rifai Darus
- Siti Nur Azizah
- Jansen Sitindaon
- Imelda Sari
- Irwan
- Agust Jovan Latuconsina
3. Bendum: Renville Antonio
Wabendum
- Eka Putra
- Lasmi Indaryani
- Tatyana S. Sutara
- Chairul Yaqin Hidayat
- Edwin Jannerli Tandjung
- Bramantyo Suwondo
- Indyastari Wikan
- Lokot Nasution
4. Direktur Eksekutif: Sigit Raditya
Kepala Departemen
5. Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional : Didi Irawadi Syamsuddin (DPR RI Komisi XI)
6. Departemen Politik dan Pemerintahan: Umar Arsal (DPR RI 2 Periode 2009 – 2019)
7. Departemen Hukum dan HAM: Didik Mukrianto (DPR RI Komisi III)
8. Departemen Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman: Muslim (DPR RI Komisi IV)
9. Departemen Infrstruktur dan Perhubungan: Michael Wattimena (DPR RI 2 Periode 2009-2019)
10. Departemen Perindustrian, Perdagangan dan Investasi: Linda Megawati (DPR RI Komisi XI)
11. Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi: Rusda Mahmud (DPR RI Komisi VII)
12. Departemen Agama dan Sosial: RA. Munawar Fuad, Noeh (Pengurus MUI Pusat 2015-2020)
13. Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Aliyah Mustika Ilham (DPR RI Komisi IX)
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda: Dede Yusuf (DPR RI Komisi X)
15. Departemen Perekonomian Nasional: Sartono Hutomo (DPR RI Komisi VII)
Kepala Badan
16. Badan Pemenangan Pemilu: Andi Arief (Staf Khusus Presiden 2009-2014)
17. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Herman Khaeron (DPR RI Komisi VI)
18. Badan Penelitian dan Pengembangan: Herzaky Mahendra Putra
19. Badan Komunikasi Strategis: Ossy Dermawan
20. Badan Doktrin, Pendidikan dan Latihan: Yudha Pratomo Mahyudin
21. Badan Pembinaan Jaringan Konstituen: Zulfikar Hamonangan (DPR RI Komisi VII)
22. Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat: H. Ali Mohamad Johan (DPRD Prov. DKI Jakarta)
23. Badan Hukum dan Pengamanan Partai: MM Ardy Mbalembout.
