Empat Nama Bakal Cawabup Muara Enim Mulai Beredar, Hj Sumarni Ahmad Yani Sudah Diusulkan

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,---Peta politik perebutan kursi bakal calon Wakil Bupati Muara Enim pengganti antar waktu (PAW) periode 2019-2024 mulai bergulir.

Sedikitnya sudah ada empat nama yang muncul dan diisukan akan diusulkan ke Bupati Muara Enim oleh partai politik pengusung yakni 
Demokrat, PKB dan Hanura saat pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani MM - H Juarsah SH, Kamis (21/1/2021).

Sedikitnya ada empat nama yang digadang-gadang akan bersaing memperebutkan kursi Cawabup Muara Enim yakni Hj Sumarni Ahmad Yani dari Partai Demokrat,

lalu beredar informasi Hj Sumarni Ahmad Yani dan Novriadi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dua nama dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merebak isu yakni Hendri Zainudin (pengurus Partai Hanura Provinsi Sumsel) dan H Rinaldo (birokrasi).

Saat ini, ketiga parpol tersebut sedang mengajukan nama yang diusulkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai masing-masing. 

Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Muara Enim H Juarsah SH mengatakan bahwa kalau dari PKB sedang dilakukan penjaringan nama bakal calon Wakil Bupati Muara Enim yang akan direkomendasikan ke DPP, dan nanti DPP yang menentukan.

Untuk mekanisme pemilihan saya serahkan ke DPRD Muara Enim.

"Sampai sekarang belum ada yang menyerahkan nama ke saya untuk sebagai Cawabup," jelas Juarsah yang menjabat sebagai Bupati MuaraEnim ini.

Ketika dikonfirmasi pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim Deni Ismiardi (Dinet), membenarkan jika pihaknya sudah mengusulkan satu nama bakal calon nama Wakil Bupati Muara Enim ke DPP Partai Demokrat yakni Hj Sumarni Ahmad Yani.

"Iya benar sudah kami usulkan ke DPP. Ada satu nama yakni Hj Sumarni Ahmad Yani. DPC sudah mengusulkan itu ke DPP," terang Dinet.

Sementara itu Plt Ketua DPPD Muara Enim Liono Basuki, bahwa sampai saat ini, pihaknya masih menunggu dua nama dari tiga partai politik pengusung yang merupakan dari hasil musyawarah parpol pengusung diusulkan ke Bupati.

Mereka harus musyawarah sesuai UU nomor 10 tahun 2016. Setelah itu, Bupati yang akan bersurat ke DPRD Muara Enim, dan barulah DPRD Muara Enim membuat Tatib dan Panitia Pemilihan