Sepak Terjang Ribka Tjiptaning di Senayan, Singa Parlemen yang Kerap Bikin Keder Mitra Kerjanya
Sepak Terjang Ribka Tjiptaning di Senayan, Singa Parlemen yang Kerap Bikin Keder Mitra Kerjanya
TRIBUNSUMSEL.COM - Komisi yang membidangi kesehatan yaitu Komisi IX akankehilangan sosok singa parlemen yang kerap mengaum.
Ia adalah Ribka seorang wanita yang kritis.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning dipindahtugaskan ke Komisi VII DPR.
Sebelumnya, Ribka bertugas sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan.
Ribka Tjiptaning pernah menjadi Ketua Komisi IX DPR RI selama 10 tahun.
"Aku belum pernah pindah komisi, baru sekarang. Lamanya di Komisi IX sudah 17 tahun, 10 tahun jadi Ketua Komisi IX," ujar Ribka, seperti diberitakan Tribunnews.com, Selasa.
Kini Ribka telah dirotasi ke Komisi VII oleh Fraksi PDI Perjuangan.
Komisi VII DPR membidangi masalah energi dan migas.
Ribka Tjiptaning merasa lucu dan tertawa menanggapi rotasi yang dilakukan kepada dirinya.
Sebab, kini dirinya yang berlatarbelakang dokter harus mengurus permasalahan terkait minyak dan listrik.
"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik. (Jadi) Ketawa sendiri," jelas dia.
Tak Tahu Penyebab Dipindah
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, ia mengaku tidak mengetahui alasan Pimpinan Fraksi PDIP di DPR, merotasi dirinya ke Komisi VII.
"Tidak tahu sebabnya, tanya ke pimpinan fraksi," ucap Ribka, Selasa.

Pernyataan Menohok sebelum Dipindah
Rotasi pada Ribka tercantum dalam surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.
Sebelum digeser, Ribka mengeluarkan pernyataan menohok terkait vaksin yang dinilai berseberangan dengan rekan separtainya bahkan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."
"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."
"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021), dikutip dari Kompas.tv.
Kritik BPJS
Anggota DPR Komisi IX, Ribka Tjiptaning mengkritik keras pelayanan yang dilakukan oleh BPJS kesehatan maupun sejumlah rumah sakit di Indonesia.
Kritik keras yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Direksi BPJS di DPR, Jumat (7/11).
Ribka mengungkapkan kecewa dan kecaman keras terhadap pelayanan kesehatan rakyat Indonesia yang tidak merata.
Menurutnya, ada pengabaian terhadap hak rakyat dalam konstitusi yang dilakukan pemerintah. Negara melalui BPJS, menurutnya, seolah berbisnis dengan rakyatnya.
"Iklan (BPJS Kesehatan) di tv, saya muak mendengar 'kita bergotong royong, yang kaya membantu yang sakit'. Saya muak. Bukan itu maksud gotong royong yang diamanatkan Bung Karno," kata Ribka, dalam petikan video yang dilansir channel Youtube DPR, kemarin, dan telah dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com.
Ribka menegaskan, saat ini BPJS kehilangan tujuan dari historisnya.
Ribka menekankan, BPJS Kesehatan semestinya hadir dengan tujuan: memotong birokrasi yang rumit yang dilakukan pihak rumah sakit. Namun dengan pola yang terjadi saat ini, BPJS Kesehatan melakukan pemerasan kepada rakyatnya.