Penanganan Corona
Epidemiolog Ungkap Penyebab Penularan Virus Corona di Indonesia Sulit Dikendalikan, Harus Intervensi
Intervensi dari 3T yang dilakukan pemerintah yaitu testing, tracing dan treatment sangat jauh lebih penting dari pembatasan
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman, menilai kebijakan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali adalah suatu langkah maju.
Ia merespon positif kebijakan ini disaat makin meningkatnya penyebaran Covid-19.
Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali 11-25 Januari 2021.
"Adanya pembatasan Jawa-Bali ini tetap adalah satu langkah maju ya. Satu langkah yang harus kita respon positif. Sambil harus kita pahami juga bahwa ini belumlah intervensi yang ideal," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).
Menurut dia, idealnya suatu kebijakan pembatasan harus juga diiringi dengan 3T yang konsisten dilakukan di semua daerah.
Ia mengatakan, intervensi dari 3T yang dilakukan pemerintah yaitu testing, tracing dan treatment sangat jauh lebih penting dari pembatasan.
"Karena PSBB sifatnya adalah strategi tambahan. Selain itu penguatan yang dilakukan dalam 3T itu harus dilakukan di semua daerah, tidak hanya Jawa-Bali," jelasnya.
Ia menjelaskan, dari 3T tersebut setidaknya dapat menghasilkan positivity rate di satu daerah kurang dari 8 persen.
Baca juga: Aturan Pembatasan Kegiatan di Jawa dan Bali, 75 Persen WFH, Pusat Perbelanjaan Sampai Pukul 19.00
Dicky berpendapat, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencapai positivity rate yang ideal selain dengan menerapkan 3T.
"Kalau misalnya ada keterbatasan testing, perkuatlah screening-nya. Screening itu gak mesti testing. Kalau ada keterbatasan testing, lakukan saja secara konvensional kedokteran misalnya di setiap Puskesmas ada klinik demam," ungkapnya.
Sebab, kata dia, gejala utama dari mayoritas kasus Covid-19 diawali dari penyakit demam ditambah gejala lainnya.
Sehingga, pemerintah bisa mendeteksi riwayat perjalanan, riwayat kontak, termasuk pemeriksaan fisik orang tersebut.
"Jika memang dalam pemeriksaan diduga pada penyakit Covid-19 dan tidak ada atau terbatasnya testing, langsung saja dikarantina. Itu yang akan membantu memutus mata rantai penularan Covid-19," imbuh dia.
Menurutnya, apa yang menjadi masalah saat ini adalah testing terbatas dan hasil test yang lama keluar.
"Ini yang harus dilakukan. Karena itu pesan penting dari 2020. Bila kita tidak melakukan itu maka kondisi pandemi kita walaupun PSBB, balik lagi, PSBB lagi, PSBB lagi," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan akan menerapkan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali. Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (6/1/2021).
Airlangga mengatakan, pembatasan kali ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas. Dia pun mengumumkan, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini berlangsung selama 15 hari, yakni pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembatasan di Jawa-Bali, Epidemiolog: Ini Langkah Maju meski Belum Ideal"